Gelombang Protes Kematian Mahsa Amini Terus Bergulir, Bagaimana Iran Menjalankan Pemerintahannya?

Jakarta, NU Online
Pemerintah Iran saat ini sedang diguncang dan dibanjiri aksi protes imbas kematian Mahsa Amini (22). Awalnya, ia ditangkap oleh polisi moral di Iran karena tidak memakai hijab sesuai aturan di sana. Namun, beberapa hari setelah penangkapan, Mahsa Amini meninggal dunia. Penyebab kematian Mahsa Amini dinilai oleh publik Iran mencurigakan.

 

Pasukan keamanan Iran telah berusaha untuk menekan aksi unjuk rasa dengan melakukan berbagai tindakan kekerasan. Hingga Selasa (4/10/2022), setidaknya 154 orang telah tewas dalam aksi protes tersebut. Menurut LSM Hak Asasi Manusia Iran (IHR), banyak dari mereka tewas akibat tembakan.

 

Pada aksi protes yang digelar masyarakat Iran pada 20 September 2022 di Teheran juga menyebabkan aktivis muda, Nika Shakarami (17) meninggal secara mengenaskan dengan kondisi tulang tengkorak pecah karena diduga dihajar oleh aparat keamanan Iran.

 

Gelombang protes juga datang dari para mahasiswa, termasuk dari Universitas Mayshad Ferdowsi, perguruan tinggi terbesar kedua di Iran. Aparat keamanan mengepung universitas tersebut. Menurut laporan media DW, sebanyak 37 mahasiswa ditangkap.

 

Iran, negara dengan penduduk sebanyak 84 juta jiwa, memiliki lebih dari 200 universitas dan akademi. Sebelumnya, mahasiswa Iran telah lama memainkan peran kunci dalam aksi-aksi protes di Iran. Misalnya selama revolusi 1979 dan aksi protes pada tahun 1998 dan 2009.

 

Aksi protes juga dilakukan oleh siswa-siswi di sekolah. Mereka menyuarakan aksinya itu melalui media daring. Unggahan video yang tak terhitung jumlahnya telah menunjukkan aksi siswi yang membakar jilbab dan terus meneriakkan kalimat, "matilah diktator!" sambil mengacungkan jari tengah.

 

Saat ini, setiap perempuan di Iran yang menggelar aksi turun ke jalan menggunakan hijab berwarna hitam tanda berkabung serta mengacungkan jari tengah sebagai simbol protes keras terhadap pemerintah Iran.

 

Sistem kompleks dalam Pemerintahan Iran
Sistem Pemerintahan Iran adalah sistem pemerintahan peralihan dari sistem monarki absolut ke sistem Republik Islam melalui revolusi pada Februari 1979 yang dimobilisasi Ayatollah Rohullah Khomeini. Selanjutnya dia dinobatkan sebagai pendiri sistem republik.

 

Sistem politik Iran yang kompleks dan tidak biasa menggabungkan elemen teokrasi Islam modern dengan demokrasi. Jaringan institusi yang tidak dipilih rakyat dan dikendalikan oleh Pemimpin Agung bekerja bersama presiden dan parlemen yang dipilih oleh rakyat.

 

Lembaga-lembaga yang dijalankan dalam pemerintahan Iran ialah pemimpin agung, presiden, parlemen, dewan penjaga, majelis ahli, ketua hakim, dan Menteri-menteri dalam kabinet yang dibentuk presiden.

 

Pemimpin agung selama ini dikenal luas dengan sebutan pemimpin spiritual. Saat ini tampuk kepemimpinan agung dijabat oleh Ayatollah Ali Khamenei yang menggantikan Ayatollah Rohullah Khomeini sejak 1989.

 

Dikutip dari BBC, Pemimpin Agung adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata Iran dan mengendalikan aparat keamanan. Ia juga menunjuk kepala kehakiman, setengah anggota Dewan Penjaga yang berpengaruh, imam salat Jumat, dan kepala jaringan televisi dan radio pemerintah. Yayasan amal milik Pemimpin Agung, yang bernilai miliaran dolar, juga mengontrol sebagian besar ekonomi Iran.

 

Bagaimana posisi presiden? Presiden dipilih untuk masa jabatan empat tahun dan tidak bisa menjabat lebih dari dua periode berturut-turut. Presiden memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kebijakan domestik dan urusan luar negeri. Namun keputusan akhir tentang seluruh urusan negara ada di tangan Pemimpin Agung.

 

Sementara itu, Dewan Penjaga bertugas menyetujui semua undang-undang yang diloloskan oleh parlemen dan memiliki kewenangan untuk memvetonya. Mereka juga berwenang menyetujui kandidat yang hendak mengikuti pemilu parlemen, presiden, dan Majelis Ahli.

 

Dewan Penjaga beranggotakan enam ahli teologi yang ditunjuk oleh Pemimpin Agung dan enam ahli hukum yang dicalonkan oleh dewan hakim dan disetujui parlemen.

 

Sedangkan, Majelis Ahli adalah lembaga beranggotakan 88 ulama yang bertanggung jawab menunjuk Pemimpin Agung dan mengawasi kinerjanya dan jika ia dianggap tidak mampu melaksanakan tugasnya, mereka berwenang mencopotnya.

 

Meskipun mereka diketahui tidak pernah menentang keputusan Pemimpin Agung, peran Majelis Ahli dipandang semakin penting karena adanya kekhawatiran mengenai kesehatan Ayatollah Khamenei yang usianya sudah menginjak 82 tahun.

 

Seandainya Pemimpin Agung meninggal dunia atau tidak mampu menjalankan tugasnya, majelis akan mengadakan pemungutan suara untuk memilih penerusnya berdasarkan suara mayoritas.

 

Dengan kata lain, di Iran, presiden bukanlah pemimpin tertinggi negara. Peran tersebut dipegang oleh Pemimpin Agung yang tidak dipilih oleh rakyat.

 

Pewarta: Fathoni Ahmad
Editor: Aiz Luthfi