Palestina Nunggak Pembayaran, Israel Putus Aliran Listrik di Tepi Barat

NU Online · Senin, 23 September 2019 | 11:15 WIB

Ilustrasi palestina (anadolu agency)

Download PDF

Yerusalem, NU Online
Perusahaan Listrik Nasional Israel (IEC) mencabut aliran listri ke sejumlah wilayah di Tepi Barat yang didudukinya. Hal itu dilakukan karena otoritas Palestina disebut menunggak pembayaran listrik hingga mencapai hampir 483 juta dolar AS atau setara Rp6,7 triliun.

IEC melaporkan, wilayah tersebut berutang hingga 1,7 miliar shekel ke distributor listrik utama Palestina untuk Tepi Barat, yang berpusat di Yerusalem timur. "Sejak Senin, perusahaan akan mengurangi arus listrik di beberapa daerah di Tepi Barat karena utang," demikian pernyataan IEC dalam pernyatannya, dilansir AFP, Senin (23/9).

Sebagai konsekuensinya, seorang pejabat distributor listrik Palestina, Ali Hamodeh, memperkirakan bahwa aliran listrik di beberapa kota di Palestina akan mati selama dua jam setiap sehari dalam beberapa pekan ke depan.

"Israel membesar-besarkan tingkat utang dan menyebut kekuasaan memotong eksploitasi politik," kata Hamodeh, diberitakan Daily Sabah, Senin (23/9).

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengecam langkah Israel yang memutus aliran listrik di sejumlah wilayah di wilayahnya tersebut. Baginya, langah tersebut merupakan bentuk pemerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Karena bagaimanapun, pemutusan listrik bisa mempengaruhi operasional rumah sakit dan lainnya.

Otoritas Palestina mengaku, dalam dua bulan terakhir pihaknya sudah membayar hampir 100 juta dolar AS terkait tunggakan pembayaran listrik tersebut. Bahkan, perwakilan Kementerian Energi Palestina, Zafer Melhem, menilai, Israel berusaha menekan Palestina dengan mengeksploitasi utang listrik.

"Pemerintahan pendudukan Israel mencoba menekan pemerintah Palestina untuk menerima kesepakatan yang tidak menghormati hak warga Palestina, melalui sanksi-sanksi ini dan juga eksploitasi utang listrik," ujarnya.

Saat ini, pemerintah Palestina tengah mengalami krisis keuangan. Terutama setelah pemerintah Israel menahan uang pajak barang senilai 10 juta dolar AS setiap bulannya, yang sebetulnya milik pemerintah Palestina. Israel sengaja menangguhkan uang pajak tersebut sebagai bentuk protesnya kepada pemerintah Mahmoud Abbas yang terus membagian sebagian uang tersebut kepada narapidana Palestina di Israel. Selain itu, Amerika Serikat (AS)—sebagai donor terbesar—juga menghentikan sebagian besar bantuannya untuk Palestina.

Pewarta: Muchlishon

Editor: Kendi Setiawan

: A Muchlishon Rochmat

Editor: Kendi Setiawan

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!

Gabung Sekarang