Presiden Palestina Kembali Tolak ‘Kesepakatan Abad Ini’ Usulan AS

Yerusalem, NU Online

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas kembali menegaskan komitmennya untuk menentang ‘Kesepakatan Abad Ini.’ Kesepakatan Abad Ini adalah rencana untuk mewujudkan perdamaian Israel-Palestina yang digagas Amerika Serikat (AS).

Demikian dikatakan Abbas saat menghadiri pertemuan Komite Sentral Fatah di Ramallah, Tepi Barat Sungai Yordania, Sabtu (20/7) kemarin. Abbas juga menyatakan, Palestina tidak menerima Lokakarya Manama yang diselenggarakan di bawah perlindungan AS, di Bahrain pada Juli.

“Posisi kami pada masa lalu adalah posisi kami sekarang dan tidak berubah. Kami tidak akan menerima kesepakatan abad ini dan tidak akan menerima Lokakarta Manama,” tegas Abbas, dikutip laman kantor berita resmi Palestina, WAFA.

Pada kesempatan itu, Abbas juga menyinggung soal hasil pajak Palestina yang ditahan pihak Israel. Dikatakan Abbas, jika pihak Israel tidak membayarkannya secara penuh maka pemimpin Palestina tidak akan menerimanya. Selama beberapa bulan terakhir, Abbas sangat memperhatikan persoalan penahanan pajak oleh Israel.

Abbas kemudian mengutuk penggalian yang dilakukan Israel belum lama ini di Kota Yerusalem.  Baginya, itu adalah masalah serius. “Kita tidak boleh membiarkan Israel terus mengutak-atik ibu kota abadi Palestina,” katanya.

Pada akhir tahun lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan akan meresmikan ‘Kesepakatan Abad Ini’ untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina beberapa bulan mendatang. Pernyataan itu disampaikan Trump ketika bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York.

Usulan mendapatkan penolak dari banyak pihak, salah satunya Liga Arab. Para menteri luar negeri Liga Arab menolak segala bentuk kebijakan atau rencana yang tidak menghormati hak-hak rakyat Palestina. Sebagaimana diberitakan kantor berita Anadolu, Senin (22/4), Liga Arab menilai, rencana ‘Kebijakan Abad Ini’ usulan AS tidak akan pernah memberikan perdamaian yang abadi di Timur Tengah. Karena bagaimanapun kebijakan itu tidak memberikan hak-hak rakyat Palestina seperti mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, melepaskan tawanan, dan memberikan kompensasi bagi para pengungsi Palestina. (Red: Muchlishon)