Tiga Tahun Genosida di Gaza, 74 Ribu Warga Palestina Tewas dan Jutaan Mengungsi

Jakarta, NU Online 

 

Perang di Jalur Gaza memasuki tahun ketiga sejak meletusnya pada 7 Oktober 2023 yang memicu eskalasi konflik. Serangan militer Israel yang berlangsung setelah peristiwa tersebut menimbulkan kehancuran luas dan krisis kemanusiaan yang hingga kini masih membayangi kehidupan warga Palestina.

 

Data yang dikutip Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 74.237 warga Palestina tewas dan 175.206 lainnya terluka hingga awal Oktober 2026. Skala kehancuran di Gaza juga tercermin dalam penilaian bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan Uni Eropa yang diterbitkan pada April 2026. Laporan tersebut memperkirakan kerusakan fisik akibat perang mencapai US$ 35,2 miliar atau sekitar Rp 575 triliun, dengan asumsi kurs Rp 16.350 per dolar Amerika Serikat.

 

Adapun kerugian ekonomi dan sosial diperkirakan mencapai US$ 22,7 miliar. Sementara itu, kebutuhan untuk memulihkan dan membangun kembali Gaza selama sepuluh tahun ke depan diproyeksikan mencapai US$ 71,4 miliar.

 

Sektor perumahan menjadi salah satu yang paling parah terdampak. Lebih dari 371 ribu unit rumah dilaporkan hancur atau rusak. Kerusakan juga melanda fasilitas kesehatan dan pendidikan. Lebih dari separuh rumah sakit tidak dapat berfungsi, sedangkan hampir seluruh sekolah mengalami kerusakan. Perekonomian Gaza pun menyusut hingga 84 persen.

 

Dampak perang tidak berhenti pada kerusakan infrastruktur. Sekitar 1,9 juta warga Gaza terpaksa mengungsi, sementara lebih dari 60 persen penduduk kehilangan rumah mereka. PBB memperkirakan kemunduran pembangunan manusia akibat konflik tersebut setara dengan hilangnya kemajuan pembangunan selama 77 tahun.

 

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyerukan agar gencatan senjata diubah menjadi kesepakatan permanen. Ia juga menekankan pentingnya akses bantuan kemanusiaan dalam skala besar dan penghormatan terhadap hukum internasional.

 

“Sudah waktunya gencatan senjata menjadi permanen,” kata Guterres.

 

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri. Eks Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Indonesia akan terus mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat melalui solusi dua negara.

 

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York pada 26 September 2026 lalu. Ia menilai persoalan Palestina tidak hanya menyangkut konflik di Timur Tengah, tetapi juga menjadi ujian bagi komitmen masyarakat internasional dalam menegakkan hukum internasional.

 

“Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina hingga hak mereka untuk menentukan nasib sendiri terpenuhi dan hingga terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Sugiono sebagaimana dilansir Kementerian Luar Negeri.

 

Ia juga menekankan bahwa hukum internasional harus ditegakkan secara konsisten, kedaulatan negara harus dihormati, dan kolonialisme harus diakhiri. Menurut Sugiono, pengalaman Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan menjadi salah satu landasan bagi sikap konsisten pemerintah dalam mendukung hak rakyat Palestina menentukan masa depan mereka sendiri.

 

Dukungan itu, kata Sugiono, perlu diwujudkan melalui langkah konkret untuk merealisasikan solusi dua negara. Dalam pertemuan Aliansi Global Tingkat Menteri untuk Implementasi Solusi Dua Negara di Markas PBB pada 23 September 2026, ia kembali menyoroti kekerasan dan pengungsian yang masih dialami warga Palestina.

 

“Rakyat Palestina masih menghadapi kekerasan dan pengungsian. Kita harus mengakhiri kenyataan ini,” ujarnya.

 

Dukungan terhadap Palestina juga disuarakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dalam rangkaian peringatan Hari Santri 2026, PBNU mengajak seluruh jenjang kepengurusan NU menggelar Mujahadah Kemanusiaan untuk Palestina.

 

Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui istighotsah, pembacaan shalawat, zikir berjamaah, maupun majelis doa lainnya. PBNU menyebut kegiatan itu sebagai bentuk riyadhah bathiniyyah atau ikhtiar spiritual sekaligus perwujudan solidaritas kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

 

Komitmen tersebut juga tercermin dalam pertemuan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dengan sejumlah tokoh Palestina di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, pada 27 September 2026. Rombongan yang hadir antara lain Penasihat Presiden Palestina Bidang Keagamaan Mahmoud S A Al-Habash, Imam Besar Masjid Al-Aqsa Sheikh Mohammad A M Hussein, dan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdulfattah A K Al-Satar.

 

“Selamat datang di rumah Anda sendiri dan di tengah saudara-saudara Anda,” kata Kiai Miftach saat menerima rombongan tersebut.

 

Dalam pertemuan itu, Kiai Miftach mendoakan keselamatan dan kedamaian bagi rakyat Palestina. Ia juga berharap umat Islam dapat beribadah di Masjid Al-Aqsa dalam keadaan merdeka dan bermartabat. Pertemuan tersebut turut membahas persoalan keumatan, kemanusiaan, pendidikan, dan perdamaian dunia.

 

Sebelumnya, PBNU telah mengeluarkan pernyataan sikap tidak lama setelah meletusnya serangan pada 7 Oktober 2023. Pada 31 Oktober 2023 yang menyerukan penghentian kekerasan dan ketidakadilan di Palestina. Ketua Umum PBNU 2021-2026 KH Yahya Cholil Staquf saat itu meminta penghentian kekerasan dan penghancuran di Gaza serta Tepi Barat.

 

PBNU juga mengajak komunitas agama di berbagai negara untuk bersama-sama mengakhiri kebencian, kekerasan, dan ketidakadilan. Organisasi tersebut mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan penyelesaian konflik Israel-Palestina secara adil berdasarkan hukum dan kesepakatan internasional. Sebagai bentuk solidaritas, PBNU mengajak warga Nahdlatul Ulama menggelar salat gaib, doa bersama, dan penggalangan dana kemanusiaan bagi rakyat Palestina.