Akademisi Desak Langkah Nyata Pemerintah Tangani Perubahan Iklim di Indonesia

Jakarta, NU Online

Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Irawan Wijaya Kusuma mendesak pemerintah segera mengambil langkah nyata dalam memperkuat kebijakan penanganan perubahan iklim di Indonesia.

Menurutnya, komitmen hijau yang kerap disampaikan di forum internasional belum sepenuhnya diimbangi dengan implementasi yang konsisten dan progresif di tingkat nasional maupun daerah.

Ia menegaskan, perubahan iklim masih menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Tanpa langkah konkret dan terukur, dampaknya dikhawatirkan semakin sulit dikendalikan.

Irawan mengutip riset Yale University (2023) yang menunjukkan bahwa literasi iklim masyarakat Indonesia masih memprihatinkan. Sebanyak 55 persen responden hanya mengetahui sedikit tentang pemanasan global, sementara 20 persen lainnya mengaku belum pernah mendengarnya. Hanya dua persen masyarakat yang benar-benar memahami isu perubahan iklim secara mendalam.

Irawan menjelaskan, Indonesia memiliki kawasan hutan tropis yang sangat luas dan berperan penting dalam pengendalian perubahan iklim global. Namun pada 2023, emisi dari sektor penggunaan lahan (land-use) tercatat mencapai 452,2 juta ton carbon dioxide equivalent. Jika tidak ada perubahan kebijakan dan pengelolaan yang signifikan, sebanyak 115 pulau di Indonesia diproyeksikan akan tenggelam pada 2100.

“Indonesia memiliki posisi strategis dalam pengendalian perubahan iklim global karena hutan kita merupakan salah satu paru-paru dunia. Namun, tanpa kebijakan yang konsisten dan pengawasan yang kuat, komitmen itu akan sulit tercapai,” ujarnya dalam Diseminasi Penelitian bertajuk Lanskap Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia: Refleksi Kritis, Relasi Pusat-Daerah, dan Tantangan di Jakarta, pada Rabu (25/2/2026).

Ia menuturkan, sektor kehutanan memegang peranan krusial dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Deforestasi, degradasi hutan, serta alih fungsi lahan masih menjadi tantangan serius yang harus segera dibenahi.

“Kita tidak bisa berbicara soal penurunan emisi tanpa menyelesaikan persoalan tata kelola hutan. Penegakan hukum dan perbaikan tata ruang harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Senada, Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menilai upaya penanganan perubahan iklim kerap terhambat persoalan struktural birokrasi.

“Komitmen iklim kita memang sudah tertuang dalam berbagai dokumen kebijakan, namun ada kesenjangan besar dalam implementasi, terutama soal pendanaan dan kelembagaan,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa ego sektoral masih menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan iklim.

“Ada disharmonisasi regulasi dan lemahnya koordinasi lintas sektor maupun antara pusat dan daerah,” katanya.

Menurut Deni, kapasitas pemerintah daerah juga belum memadai untuk menjalankan kebijakan iklim secara menyeluruh. Kondisi tersebut diperparah oleh intervensi kepentingan politik dan oligarki.

“Kapasitas daerah belum memadai untuk menerapkan kebijakan iklim secara menyeluruh, ditambah lagi dengan adanya intervensi kepentingan politik dan oligarki yang menghambat kebijakan ini,” lanjutnya.

Karena itu, Deni merekomendasikan agar pemerintah bersama DPR segera mengesahkan Undang-Undang Perubahan Iklim sebagai landasan hukum utama.

“Pemerintah dan DPR perlu segera mengesahkan UU Perubahan Iklim sebagai landasan hukum utama untuk mengatur mitigasi, adaptasi, dan keadilan iklim secara komprehensif. Kita butuh sistem yang inklusif, transparan, dan berpihak pada kelompok rentan,” tegasnya.