Jakarta, NU Online
Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) menyesalkan sikap Menteri Kesehatan yang bersikukuh meminta presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). <>
“Jika ternyata nanti presiden menyetujui dan mengaksesi FCTC, itu sebuah bencana besar bagi dunia pertanian di Indonesia,” kata Ketua Pengurus Pusat LPBHNU, Andi Najmi Fuaidi di Jakarta, Senin (26/5).
Andi mengungkapkan, bencana besar jika aksesi FCTC dilakukan karena tembakau adalah sedikit dari sisa tanaman yang bisa dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Pembatasan penanamannya akan memukul kehidupan petani dan masyarakat terkait lainnya.
“Satu yang harus dicatat Pemerintah sebagai pertimbangan, komoditi tembakau memberikan sumbangan yang tidak kecil untuk pemasukan negara melalui cukai. Harus diakui juga bahwa tembakau menjadi andalan perekonomian jutaan masyarakat Indonesia,” jelas Andi.
Alasan lain penolakan aksesi FCTC, masih kata Andi, karena menanam tembakau sudah menjadi budaya turun temurun di kalangan petani di Indonesia, dengan hasil panen yang diakui dunia. “Tidak mudah meminta petani kita beralih ke komoditi tanam lain, karena bagi mereka menanam tembakau adalah warisan leluhur,” tegasnya.
Atas apa yang disampaikannya, Andi mendesak Pemerintah Indonesia tidak lemah dalam menghadapi tekanan-tekanan asing yang dinilai menggunakan isu perlindungan kesehatan sebagai kedok.
LPBH NU juga mendesak Pemerintah menerbitkan regulasi terkait pertembakauan yang sesuai dengan kondisi industri di Indonesia, karena karakteristik yang memang berbeda dengan negara-negara lain.
“Kami, LPBH PBNU, juga mendesak kepada DPR dan Pemerintah mendatang untuk memprioritaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pertembakauan, yang mana itu adalah bagian dari perlindungan terhadap petani dan warisan budaya Indonesia,” pungkas Andi. (Red: Anam)
Terpopuler
1
DPR Coret Ketentuan Pemiskinan Koruptor dalam UU Perampasan Aset, Ini Alasannya
2
PBNU Bakal Sosialisasikan Program Khidmah NU, 33 Cabang Disiapkan Jadi Percontohan
3
UU Perampasan Aset: Tersangka Meninggal atau Kabur, Aset Tetap Bisa Dirampas jika Capai Rp1 Miliar
4
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
5
KTT APEC, Presiden Prabowo Harap Pertemuan Xi Jinping, Trump, Putin Wujudkan Stabilitas dan Perdamaian Dunia
6
Pesantren Award 2026 Digelar 25-26 November, Kemenag Apresiasi Kepala Daerah Pendukung Pendidikan Pesantren
Terkini
Lihat Semua