Jakarta, NU Online
Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) menyesalkan sikap Menteri Kesehatan yang bersikukuh meminta presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). <>
“Jika ternyata nanti presiden menyetujui dan mengaksesi FCTC, itu sebuah bencana besar bagi dunia pertanian di Indonesia,” kata Ketua Pengurus Pusat LPBHNU, Andi Najmi Fuaidi di Jakarta, Senin (26/5).
Andi mengungkapkan, bencana besar jika aksesi FCTC dilakukan karena tembakau adalah sedikit dari sisa tanaman yang bisa dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Pembatasan penanamannya akan memukul kehidupan petani dan masyarakat terkait lainnya.
“Satu yang harus dicatat Pemerintah sebagai pertimbangan, komoditi tembakau memberikan sumbangan yang tidak kecil untuk pemasukan negara melalui cukai. Harus diakui juga bahwa tembakau menjadi andalan perekonomian jutaan masyarakat Indonesia,” jelas Andi.
Alasan lain penolakan aksesi FCTC, masih kata Andi, karena menanam tembakau sudah menjadi budaya turun temurun di kalangan petani di Indonesia, dengan hasil panen yang diakui dunia. “Tidak mudah meminta petani kita beralih ke komoditi tanam lain, karena bagi mereka menanam tembakau adalah warisan leluhur,” tegasnya.
Atas apa yang disampaikannya, Andi mendesak Pemerintah Indonesia tidak lemah dalam menghadapi tekanan-tekanan asing yang dinilai menggunakan isu perlindungan kesehatan sebagai kedok.
LPBH NU juga mendesak Pemerintah menerbitkan regulasi terkait pertembakauan yang sesuai dengan kondisi industri di Indonesia, karena karakteristik yang memang berbeda dengan negara-negara lain.
“Kami, LPBH PBNU, juga mendesak kepada DPR dan Pemerintah mendatang untuk memprioritaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pertembakauan, yang mana itu adalah bagian dari perlindungan terhadap petani dan warisan budaya Indonesia,” pungkas Andi. (Red: Anam)
Terpopuler
1
Kapten Timnas Iran Kritik FIFA, Sebut Piala Dunia 2026 'Bencana' dan Berjalan Tidak Adil
2
5 Calon Manajer KDMP Meninggal, Bukti Pelatihan Militer bagi Sipil Tidak Relevan
3
Pemerintah Tetapkan Logo Resmi HUT ke-81 RI, Ini Makna Desain dan Cara Unduhnya
4
Koalisi Sipil Desak Pemerintah Hentikan Latsarmil Calon Manajer KDMP
5
DPR Desak Latsarmil Calon Manajer Kopdes Dihapus, Negara Bisa Hemat Lebih dari Rp1 Triliun
6
Nikah Batin: Pernikahan yang Tidak Pernah Dikenal Syariat Islam
Terkini
Lihat Semua