Ancaman Musim Kemarau dan Konflik Global Dinilai Bakal Ganggu Produksi Pangan Nasional

Jakarta, NU Online
​​​Stabilitas produksi pangan nasional menghadapi sejumlah tantangan serius, mulai dari potensi musim kemarau lebih awal hingga dampak konflik geopolitik global yang dapat memengaruhi biaya produksi pertanian.

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk Gejolak Harga Pangan Ramadhan 2026 dan Kondisi Produksi Nasional yang digelar Serikat Petani Indonesia (SPI), Kamis (12/3/2026).

Pengamat ekonomi politik pangan Khudori mengingatkan bahwa sejumlah risiko eksternal dapat memengaruhi kondisi produksi pangan di Indonesia meskipun data resmi menunjukkan ketersediaan pangan relatif aman.

"Data memang menunjukkan sejumlah komoditas seperti beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai, telur, daging ayam, daging sapi hingga gula pasir dalam kondisi surplus. Tetapi kita juga harus memperhatikan faktor lain yang belum tentu tercermin dalam data tersebut,” ujarnya.

 

Salah satu faktor yang perlu diantisipasi adalah potensi datangnya musim kemarau lebih awal di sejumlah wilayah Indonesia.

 

Ia menyoroti peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai kemungkinan penurunan curah hujan di berbagai daerah.

 

“BMKG menyampaikan bahwa musim kering bisa datang lebih awal dan lebih dari 60 persen wilayah yang terdampak mengalami curah hujan di bawah normal,” jelasnya.

 

Menurut Khudori, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi produksi pertanian apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.

 

Selain faktor iklim, ia juga menilai dinamika geopolitik global dapat memengaruhi sektor pangan nasional, terutama melalui kenaikan biaya energi dan logistik.

 

“Konflik internasional juga perlu diperhitungkan karena dapat berdampak pada kenaikan harga energi, logistik, hingga biaya produksi. Jika harga bahan bakar naik, maka biaya transportasi, asuransi, dan distribusi juga ikut meningkat yang pada akhirnya memengaruhi harga pangan,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa surplus pangan secara nasional belum tentu menjamin stabilitas harga jika distribusi tidak berjalan secara merata.

“Ketersediaan yang surplus tidak banyak manfaatnya jika tidak terdistribusi secara merata. Kalau pangan tersedia tetapi hanya menumpuk di gudang dan tidak sampai ke wilayah yang membutuhkan, maka secara fisik masyarakat tetap tidak bisa mengaksesnya,” ujarnya.

 

Karena itu, Khudori menilai kebijakan pangan nasional perlu memperhatikan berbagai faktor risiko secara komprehensif, baik dari sisi iklim, distribusi, maupun dinamika global.