Banjir Maut Pakistan, LPBINU: Peringatan Perubahan Iklim Semakin Nyata

Jakarta, NU Online

Pengurus Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU) M. Ali Yusuf, mengatakan bahwa bencana banjir yang melanda Pakistan sangat berdampak bagi penduduk setempat. Bencana alam itu merupakan alarm pengingat akan perubahan iklim kian nyata.

“Itu luar biasa dampaknya karena memang daerah yang terdampak sangat luas, lebih dari sepertiga wilayah negara Pakistan,” katanya kepada NU Online, Selasa (29/8/2022).

“Tentu ini menjadi peringatan semua pihak di semua negara bahwa dampak perubahan iklim sudah nyata terjadi,” tambahnya. 

Lebih lanjut ia mengungkapkan, banjir bandang sebagai ancaman bencana disebabkan oleh daya dukung lingkungan yang lemah dan dipicu oleh perubahan iklim. Ancaman tersebut dapat dicegah melalui upaya dan langkah konkret yang dilakukan oleh semua pihak atau stakeholder.

“Mulai dari peningkatan awareness, penguatan kapasitas dan aksi-aksi konkret semua pihak yang akan mampu mencegah atau paling tidak meredam besarnya potensi ancaman dan potensi dampak yang akan muncul,” paparnya. 

Selain itu, sambung dia, multi stakeholder juga harus memperkuat upaya kesiapsiagaannya untuk menghadapi ancaman bencana banjir bandang, misalnya melalui upaya yang sistemik dan partisipatif dengan cara mengembangkan sistem peringatan dini berbasis komunitas. 

“Peningkatan kapasitas multi pihak juga diperlukan untuk melakukan respon jika ancaman muncul dan berubah menjadi bencana, serta harus dipastikan ada sistem dan mekanisme yang kuat yang memandu semua pihak untuk mendayagunakan seluruh potensi yang ada untuk melakukan respon bencana,” ungkapnya.

Pemerintah Pakistan telah menetapkan status darurat akibat bencana alam ini. Ruang dukungan dari negara lain, terbuka dan semua pihak yang berkeinginan membantu dapat memberikan atau menyalurkan bantuannya.

Meski begitu, Ali menyebut secara umum penanganan dampak bencana banjir bandang harus dilakukan dengan memegang teguh kode etik kemanusiaan meliputi, netralitas, imparsialitas, dan independen. 

“Bantuan atau pemberian bantuan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar-standar kemanusiaan yang berlaku secara internasional (tidak asal membantu atau ala kadarnya),” kata Ketua Umum Humanitarian Forum Indonesia (HFI) itu. 

Ia berharap, semua pihak termasuk kelompok rentan dan disabilitas yang terdampak mendapatkan dukungan atau bantuan secara bermartabat sehingga beban penderitaan mereka benar-benar dapat berkurang.

“Yang penting lagi adalah bantuan kemanusiaan harus dapat mendorong dan memperkuat semua orang. Selain itu, pihak yang terdampak untuk dapat pulih kembali dan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik,” tandas dia.

Kontributor: Nuriel Shiami Indiraphasa

Editor: Fathoni Ahmad