Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan Pemilik Suara di Pemilu 2024

Pringsewu, NU Online 
Sebentar lagi pesta demokrasi pemilihan umum 2024 akan digelar. Dalam Pemilu tersebut para pemilih akan menyalurkan hak suaranya untuk memilih para wakil rakyat di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional serta memilih presiden dan wakil presiden. Dalam menyalurkan hak suaranya ini, para pemilih harus benar-benar memperhatikan beberapa hal penting agar suaranya dapat bermanfaat dan tidak kecewa di kemudian hari.

Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung H Warsito, para pemilih harus benar-benar memilih sosok para calon anggota legislatif (Caleg) berdasarkan kapasitas dan visi serta misi apa yang diusungnya. Pemilih tak boleh bersikap pragmatis dalam Pemilu yang akan menentukan bangsa ini di masa mendatang.

"Pilihlah sosok yang baik dan benar. Saat memilih, pastikan bukan hanya sekedar baik saja. Tapi juga yang benar. Kalau hanya baik saja, maka bisa jadi caleg yang senang memberi dikategorikan sebagai yang baik," katanya saat berbicara pada temu para tokoh, wanita, dan pemuda lintas agama di Kabupaten Pringsewu, Lampung di Hotel Urban Pringsewu, Sabtu (15/7/2023).

Selain baik dan benar, ia juga mengingatkan para pemilih untuk memilih para kontestan yang berkualitas. "Jangan sampai kualitas kalah dengan popularitas," katanya pada acara yang diinisiasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pringsewu ini.

Saat ini banyak fasilitas teknologi yang bisa digunakan orang untuk meningkatkan popularitas di antaranya melalui konten-konten di media sosial. Oleh karenanya, pemilih harus bisa memilah dan memilih informasi secara utuh dengan meninggalkan informasi sepotong-sepotong dari media sosial agar bisa melihat calon yang berkualitas, bukan yang hanya mengejar popularitas.

Terlebih saat ini, ia mengingatkan sudah masuk era yang dinamakan post-truth dimana kebenaran dan kesalahan bersaing sehingga menjadikan bias. Saat ini muncul fenomena orang yang tidak selektif dalam memilih informasi akan cenderung mengonsumsi informasi berdasarkan viralnya saja.

"Kesalahan yang terus dimunculkan terus menerus akan dijadikan pedoman dan dianggap menjadi sebuah kebenaran. Jadi harus hati-hati memilih informasi dengan melakukan perbandingan dengan informasi lainnya," imbaunya.

Senada dengan Warsito, Kepala badan Kesbangspol Pringsewu, Sukarman juga mengingatkan masyarakat untuk memilih calon yang mengedepankan kualitas bukan ‘isi tas’. Masyarakat akan kecewa ke depannya bila melakukan hal-hal transaksional dalam pemilu seperti menggunakan istilah yang ia sebut NPWP atau nomor piro wani piro (nomor berapa berani bayar berapa). 

"Tinggalkan cara NPWP, karena ke depan pasti akan membuat kita kecewa," tegasnya pada acara yang mengangkat tema Pemilu Rukun damai Tanpa Hoaks dan Politik Identitas ini.

Sukarman mengajak masyarakat untuk memilih yang memiliki 4 kriteria yakni siddiq (bisa dipercaya), amanah (mampu membawa aspirasi), tabligh (menyuarakan kebaikan), dan fathanah (Cerdas atau punya kompetensi). "Kalau ada empat ini, pilih," tegasnya.

Sementara akademisi dari UIN Raden Intan Lampung, Abdul Qodir Jaelani mengingatkan para pemilih agar tidak terpengaruh propaganda di media sosial melalui narasi-narasi yang membawa sentimen agama untuk kepentingan politik praktis. Saat ini menurutnya banyak sentimen yang dibuat untuk memunculkan konflik kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

“Saat ini banyak konflik malah dipelihara dan menjadi komoditi. Banyak yang menggunakan cara hit and run (pukul dan lari) yakni menyebar isu dan lari dengan melihat perkembangannya dari jauh,” ungkapnya.

Dengan banyak hoaks politik dan juga pemanfaatan identitas agama untuk kepentingan politik praktis inilah, forum tersebut menghasilkan 9 komitmen para tokoh lintas agama di Pringsewu yang dibacakan dalam sebuah deklarasi. 

Naskah deklarasi yang memuat 9 poin ini ditandatangani oleh tokoh agama dari Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha dan dibacakan oleh tokoh agama Islam dari unsur Ormas Muhammadiyah Ustadz Imam Baihaqi. Hadir juga dalam deklarasi tersebut Kepala Badan Kesbangpol Pringsewu Sukarman, dari Kementerian Agama M Sakban, Ketua MUI Pringsewu H Sugimin, Ketua PCNU Pringsewu H Taufik Qurrohim dan segenap pengurus FKUB yang merupakan para tokoh lintas agama di Pringsewu.

“Kami ingin menyatakan tekad dan komitmen kami untuk menghadapi tahun politik ini dengan penuh integritas, menghindari hoaks, ujaran kebencian, memperkuat literasi digital, serta menolak politik identitas yang menggunakan nama agama untuk kepentingan politik praktis,” kata Imam Baihaqi disaksikan seluruh tokoh pimpinan ormas keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, LDII serta ormas keagamaan wanita, dan pemuda di Pringsewu.

Dalam deklarasi tersebut, para tokoh agama berkomitmen untuk menghargai perbedaan dan keragaman budaya, suku, dan agama di Kabupaten Pringsewu serta mendorong adanya kerja sama dan kolaborasi yang saling menghormati di antara komunitas dan pemangku kebijakan.

“Agama merupakan ranah pribadi yang tidak seharusnya menjadi alat pemecah belah untuk kepentingan politik kontestasi. Agama harus menjadi solusi masalah, bukan menjadi sumber masalah,” lanjutnya.