BRIN Sebut Ekosistem Padang Lamun Terancam, Pesisir dan Iklim Global Terpapar Risiko

Jakarta, NU Online

Peneliti Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bayu Prayudha, mengungkapkan bahwa ekosistem padang lamun selama ini kerap luput dari perhatian. Padahal, perannya sangat vital dalam menjaga wilayah pesisir dan menahan laju krisis iklim.

Dalam webinar Menjaga Dalam Senyap: Padang Lamun, Sang Pelindung Pesisir dan Pengendali Iklim Global pada Senin (2/3/2026), Bayu menyebutkan bahwa luasan lamun di Indonesia pada 2025 tersisa sekitar 660.156,35 hektare atau sekitar 80 persen dari kondisi sebelumnya.

“Padang lamun bukan tumbuhan laut biasa, melainkan fondasi penting bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan ketahanan pangan, baik di laut maupun di darat,” ujarnya.

Senada, Peneliti Pusat Riset Kebijakan Publik BRIN, Nurul Dhewani, menegaskan bahwa padang lamun merupakan habitat penting yang semakin terpinggirkan.

“Padang lamun menyediakan berbagai jasa ekosistem yang menopang kehidupan manusia, mulai dari perlindungan garis pantai hingga penyediaan sumber daya perikanan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa lamun memberikan jasa penyedia (provisioning services), jasa pengaturan (regulating services), jasa budaya (cultural services), hingga jasa pendukung (supporting services). Salah satunya adalah kemampuannya membantu menyerap karbon dioksida, sehingga berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim.

Namun demikian, ekosistem lamun menghadapi ancaman serius akibat aktivitas manusia, seperti reklamasi, polusi, penangkapan ikan destruktif, pengerukan, sedimentasi, hingga penambangan pasir.

“Ditambah lagi dengan perubahan iklim global yang meningkatkan suhu laut, abrasi, dan kenaikan muka air laut,” tuturnya.

Menurut Nurul, kerusakan lamun tidak hanya berdampak pada hilangnya biodiversitas, tetapi juga mengancam ekonomi masyarakat pesisir.

“Ekosistem lamun memiliki keterkaitan erat dengan perikanan dan ketahanan pangan, baik bagi hewan maupun manusia, serta sejalan dengan komitmen Convention on Biological Diversity (CBD),” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang terintegrasi, antara lain melalui pembentukan kawasan konservasi lamun, restorasi habitat, peningkatan kesadaran masyarakat lokal, serta penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan ekosistem pesisir.

“Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci agar ekosistem ini tidak semakin tergerus. Tanpa langkah konkret dan konsisten, hilangnya padang lamun akan menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan pesisir Indonesia sekaligus memperburuk krisis iklim global,” pungkasnya.