Celios Desak Pemerintah Beralih ke Transportasi Publik Hadapi Krisis Energi

Jakarta, NU Online

Di tengah tekanan krisis energi global akibat konflik geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada kebijakan yang berisiko membebani fiskal negara.

Alih-alih mempercepat bauran biofuel, Celios mendesak pemerintah beralih ke transportasi publik sebagai solusi yang lebih efisien dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menegaskan bahwa kebijakan energi nasional perlu diarahkan pada langkah yang terukur dan mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama yang masih bergantung pada impor.

Menurutnya, solusi yang lebih rasional justru terletak pada penguatan transportasi umum dan elektrifikasi, khususnya di wilayah dengan mobilitas tinggi.

“Kenapa bukan jawabannya misalnya, ketika krisis energi kita mendorong transportasi publik. Alokasi anggaran itu harus men-support pemda (pemerintah daerah) untuk mempercepat sarana-prasarana dan penambahan armada dari transportasi publik, jadi bukan dengan proyek-proyek seperti food estate,” ujarnya dalam diskusi publik bertanjuk Biofuel Pilihan Energi yang Ekonomis dan Ramah Lingkungan? yang digelar secara daring pada Selasa (7/4/2026).

Bhima mencontohkan pengalaman Pakistan yang sempat menggratiskan transportasi publik selama satu bulan untuk meredam lonjakan konsumsi BBM saat krisis energi.

Menurutnya, kebijakan tersebut lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat dan terbukti mampu memberikan dampak cepat. “Tujuannya adalah konsumsi BBM bisa berkurang,” ujar Bhima.

Selain itu, dia menilai strategi berbasis transportasi publik lebih sejalan dengan arah transisi energi bersih. Dalam konteks Indonesia, elektrifikasi transportasi umum seperti bus listrik dinilai perlu ditempatkan sebagai prioritas dalam kebijakan energi nasional.

Bhima menegaskan bahwa elektrifikasi tidak cukup berhenti pada pengadaan kendaraan, tetapi juga harus diiringi dengan penggunaan energi terbarukan sebagai sumber listriknya.

“Yang ideal salah satunya adalah mendorong elektrifikasi. Jadi, elektrifikasi ini untuk transportasi, bus-bus listrik misalnya,” ucap Bhima.

Di sisi lain, Celios mengingatkan besarnya potensi beban biaya dari percepatan biofuel. Perkiraan total biaya program ekspansi bioetanol Indonesia dapat melampaui 11 miliar dolar Amerika Serikat dalam 10 tahun, setara sekitar 89 persen dari subsidi energi saat ini.

Rincian biaya tersebut meliputi kebutuhan hampir delapan miliar dolar Amerika Serikat untuk proyek Merauke, tambahan 1,7 miliar dolar Amerika Serikat belanja modal guna mengejar target produksi 1,2 miliar liter bioetanol pada 2030, potensi kehilangan pendapatan ekspor sebesar 340 juta dolar Amerika Serikat hingga 2035, serta beban subsidi sekitar satu miliar dolar Amerika Serikat hingga 2035.

Bhima menilai anggaran sebesar itu seharusnya dapat dialihkan untuk memperkuat transportasi publik.

“Anggaran sebesar itu seharusnya dapat diarahkan untuk memperkuat modal transportasi publik, menambah armada, serta memperluas infrastruktur penunjangnya di daerah,” tegasnya.