Dampak Sosial dan Ekonomi Masyarakat Belum Pulih 6 Bulan Pascabencana Ekologis di Sumatra
NU Online Ā· Sabtu, 23 Mei 2026 | 13:00 WIB
Kepala Departemen Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Pengetahun Walhi Nasional Dewy Puspa dalam Konferensi Pers: di Jakarta, Jumat (22/5/2026). (NU Online/Jannah) (edited)
Rikhul Jannah
Kontributor
Jakarta, NU Online
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengungkapkan bahwa enam bulan pascabencana ekologis di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dampak sosial dan ekonomi masih dirasakan oleh masyarakat.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Jumat (22/5/2026), lebih dari 100 ribu jiwa masih berada di pengungsian. Dari jumlah tersebut, sekitar 56 ribu pengungsi merupakan laki-laki, sedangkan lebih dari 61 ribu lainnya perempuan.
Kepala Departemen Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Pengetahun Walhi Nasional Dewy Puspa mengatakan hingga kini banyak masyarakat yang hidup di pengungsian dan belum mendapatkan pemulihan yang layak.
āEnam bulan setelah bencana ekologis terjadi, kondisinya masih belum pulih. Banyak dampak yang sampai hari ini belum tertangani,ā ujar Puspa dalam Konferensi Pers di Jakarta, pada Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, dampak bencana tidak berhenti pada kerusakan lingkungan, tetapi juga menghancurkan wilayah kelola rakyat seperti lahan pertanian dan kebun yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Ia menyoroti banyak kelompok perempuan di Sumatra Utara kehilangan lahan kelola yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga.
āBanyak wilayah kelola rakyat yang hancur dan sampai hari ini belum bisa dimanfaatkan kembali. Itu berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, terutama perempuan,ā ujarnya.
Puspa mengatakan kelompok perempuan menjadi salah satu pihak paling rentan dalam situasi bencana.
āIbu atau perempuan sangat mudah menghadapi tekanan psikologis, mereka juga harus memastikan kebutuhan pangan dan keselamatan keluarga tetap terpenuhi di tengah keterbatasan bantuan,ā tuturnya.
Di sisi lain, bantuan pemerintah bagi penyintas dinilai belum memadai. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat yang tinggal di hunian sementara disebut hanya menerima bantuan hidup sekitar Rp15 ribu per hari serta uang tunggu hunian sekitar Rp600 ribu per bulan.
āTentu itu tidak mencukupi dengan kondisi sekarang, apalagi pemulihan lingkungan juga belum terjadi,ā tegasnya.
Puspa juga menyoroti lambannya penanganan pemerintah yang menyebabkan banjir kembali berulang setiap kali hujan turun setelah peristiwa November 2025.
āHujan deras sebentar saja, air sudah menggenang, air mudah meluap dari sungai. Masyarakat mengalami trauma yang hebat dari bencana besar kemarin,ā katanya.
Terpopuler
1
Syuriyah PBNU Harapkan Muktamar Ke-35 Digelar di Pesantren dengan Dua Kriteria
2
Khutbah Idul Adha 2026: Menguatkan Solidaritas Melalui Semangat Berbagi
3
Khutbah Jumat: Menumbuhkan Empati dan Solidaritas Sosial Melalui KurbanĀ
4
Rapat Pleno PBNU: Munas dan Konbes Digelar 20-21 Juni 2026, Lokasi Diputuskan Menyusul
5
Khutbah Idul Adha 2026: Gotong Royong dalam Pengelolaan Kurban
6
Khutbah Jumat: Meraih Pertolongan Allah dengan Membantu Sesama
Terkini
Lihat Semua