LPBINU Aceh Minta Pemerintah Pusat Segera Tetapkan Status Bencana Nasional

Jakarta, NU Online

Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) Aceh, Muhadzdzier M. Salda, melaporkan bahwa banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Aceh. Sedikitnya 16 kabupaten/kota terdampak akibat hujan berintensitas tinggi yang berlangsung sejak Ahad, 23 November 2025.

“Karena intensitas hujan yang sangat tinggi sejak Minggu, ratusan ribu warga mengungsi. Akses transportasi dari dan ke Banda Aceh hingga Medan lumpuh total,” ujar Muhadzdzier kepada NU Online, Jumat (28/11/2025).

Bencana ini mengakibatkan 22 orang meninggal dunia, ratusan ribu rumah terendam banjir, dan tiga jembatan akses jalan nasional putus.

“Akses listrik sudah padam selama 3x24 jam di sejumlah wilayah banjir. Jaringan telepon dan internet juga putus total. Warga terpaksa mencari sumber listrik menggunakan genset di warkop untuk mengakses wifi,” tambahnya.

Muhadzdzier menyatakan bahwa LPBINU Aceh kekurangan relawan, namun tetap berusaha menggali informasi terbaru dari berbagai pihak untuk membuka jalur evakuasi bagi warga yang masih terjebak banjir.

“Pemerintah pusat harus segera menetapkan status bencana nasional,” tegas alumnus Magister Ilmu Kebencanaan Universitas Syiah Kuala itu.

Ia juga meminta Basarnas, BNPB, Kemensos, serta lembaga terkait lainnya segera mengirimkan bantuan ke Aceh.

“Masih banyak warga lansia dan anak-anak yang terjebak banjir. Kami meminta PLN dan Kominfo segera mengambil langkah pemulihan masa tanggap darurat,” ujarnya.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) melaporkan hingga pukul 16.00 WIB bahwa bencana hidrometeorologi di Aceh terjadi di 16 kabupaten/kota, yaitu Pidie, Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Subulussalam, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Utara, dan Aceh Selatan.

Musibah ini berdampak pada 3.817 kepala keluarga (119.988 jiwa), dengan 6.998 KK (20.759 jiwa) di antaranya telah mengungsi.

“Banjir di Aceh hingga hari ini telah menelan 22 korban jiwa: 15 orang di Aceh Tengah, empat orang di Aceh Utara, satu orang di Bener Meriah, dan dua orang di Aceh Tenggara,” pungkasnya.

Bupati Aceh Tengah Haili Yoga melalui Surat Pernyataan Nomor 360/5654BPBD/2025 menyatakan tidak mampu dalam mengatasi persoalan bencana ini yang ditandatangani di Takengon, 27 November 2025. Berikut tiga poin yang termaktub dalam surat tersebut.

 

1. Berdasarkan Pernyataan Bencana Bupati Aceh Tengah Nomor 360/3653/SP/2025 Tanggal 26 November 2025 tentang bencana hidrometeorologi dan menetapkan status darurat bencana di Kabupaten Aceh Tengah. Dampak dari bencana tersebut telah menelan korban jiwa sebanyak 15 orang, 3123 KK mengungsi dan angkanya terus bertambah akibat banjir luapan, banjir bandang hinggs tanah longsor.
2. Mengingat kondisi dampak bencana ini, kami selaku Bupati Aceh Tengah menyatakan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana sebagaimana mestinya.
3. Demikian Pernyataan Ketidakmampuan Melaksanakan Upaya Penanganan Darurat Bencana untuk dapat dipergunakan seperlunya

Korban di Sumut dan Sumbar

Tak hanya Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara juga terdampak berat oleh bencana banjir bandang dan tanah longsor. Menurut BPBD Sumut, bencana banjir dan longsor yang menerjang 13 kabupaten/kota di Sumut beberapa hari terakhir menyebabkan 47 korban meninggal dunia, hingga Kamis (27/11/2025).

Sedangkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat per Kamis (27/11/2025) pukul 22.00 WIB, menyebutkan sebanyak 21 orang meninggal dunia, tiga orang hilang, dan empat lainnya mengalami luka-luka akibat bencana banjir dan tanah longsor.

Sebanyak 12.000 jiwa dilaporkan terdampak gelombang bencana tersebut. Banjir dan tanah longsor terjadi di 13 kabupaten dan kota di provinsi tersebut, antara lain, Padang, Pariaman, Pasaman Barat, dan Bukittinggi.