Di Konferensi Nasional Bantuan Hukum, LBH Ansor Dorong Tiga Hal
NU Online · Rabu, 21 Agustus 2019 | 15:00 WIB
Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor turut serta di Konferensi Nasional Bantuan Hukum I
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor ikut serta dalam Konferensi Nasional Bantuan Hukum 1 yang diselenggarakan pada Selasa-Rabu (20-21/8) di Taman Wiladatika, Cibubur, Jakarta. Dalam konferensi tersebut, perwakilan LBH Ansor mengemukakan pendapatnya.
“Kita, dari LBH Ansor mendorong tiga hal terkait dengan bantuan hukum di konferensi tersebut,” ungkap salah seorang pengurus LBH Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yudi Permana, melalui siaran tertulisnya.
Pertama, kata Yudi, LBH Ansor mendorong konferensi agar menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Terkait hal itu, LBH Ansor juga terus mendorong pembentukan lembaga bantuan hukum di semua tingkatan, baik cabang maupun wilayah, agar para pencari keadilan hukum mudah mengaksesnya.
Kedua, mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam Hukum. Hal ini sesuai dengan visi LBH Ansor, yakni menegakan keadilan bagi kaum yang lemah dan yang dilemahkan tanpa terkecuali dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ke-Islam-an rahmatan lil alamin, ke-Indonesia-an dan ke-NU-an.
Ketiga, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. LBH Ansor melakukan pendampingan di dalam dan diluar pengadilan, mendorong rekonsiliasi dan mediasi, serta memberikan edukasi Hukum.
Menurut Yudi, LBH Ansor bertujuan untuk melaksanakan amanat organisasi termasuk amanat undang undang berdasarkan keadilan, persamaan kedudukan didalam hukum, keterbukaan, efesiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
Terpopuler
1
Besok Rebo Wekasan, Berikut Amalan dan Doa yang Dianjurkan
2
Alma Esbeye Siap Tampil Meriahkan Muktamar Ke-35 NU di Tambakberas
3
Ngaji Al-Hikam, Perlu Fase Menepi dari Ketenaran dalam Hidup
4
Muktamar ke-35 NU Bahas Hukum DNA, Kripto, hingga Pasang Chip di Otak
5
Muktamar Ke-35 NU Bahas Revisi UU Sisdiknas dan Ketenagakerjaan, hingga Qanun Jinayat Aceh
6
Indonesia Peringkat Kedua Kasus DBD Terbesar di Dunia, PDNU Nilai Pencegahan Belum Optimal
Terkini
Lihat Semua
