Jatim Jateng Jabar Lampung Jakarta Kepri Banten Jombang

Senin, 17 Agustus 2026

Ditjen Pendis Keluarkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada PTKI

NU Online · Selasa, 29 Oktober 2019 | 15:30 WIB

kekerasan (via pixabay)

Download PDF

Jakarta, NU Online
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Pedoman yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin, ini merupakan salah satu wujud nyata dari tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Agama dengan Komisi Nasional Perempuan tentang pengarusutamaan kesadaran gender pada PTKI.

Kamaruddin Amin menjelaskan bahwa terdapat sejumlah alasan dikeluarkannya pedoman tersebut. Di antaranya adalah PTKI memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi civitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan seksual. Selain itu, dipandang perlu untuk diterbitkannya dasar hukum terkait dengan bagaimana cara pengelolaan dan penanggulangan ketika terjadi kekerasan seksual yang terjadi di PTKI.

Oleh karenanya, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin, memberikan apresiasai kepada Komnas Perempuan dan PTKI yang menjadi bagian dari penanganan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan Islam.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Arskal Salim, berharap dengan dilahirkannya pedoman ini akan melahirkan mainstreaming kesadaran gender dan keadilan terhadap hak-hak asasi kemanusiaan.

"Pengarusutamaan kesadaran gender, keadilan relasi laki-laki dan perempuan serta penghargaan terhadap hak-hak asasi kemanusiaan yang dimunculkan di PTKI tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga norma perilaku dan interaksi sehari-hari dalam kampus," ujar Arskal Salim di Jakarta, Selasa (29/10).

Sementara itu, Kepala Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen PTKI, Suwendi, menyatakan sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya pedoman ini akan dimintakan kepada Pusat Studi Gender dan Agama (PSGA) masing-masing PTKI untuk menjadi leading sector terhadap teknis kelanjutan dari pedoman tersebut.

"PSGA akan menjadi leading sector atas kebijakan Pencegahan dan Penaggulangan Kekerasan Seksual pada PTKI. Di samping itu, PSGA diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai barometer kesadaran dan keadilan gender," tegas Suwendi.

Pewarta: Kendi Setiawan

Editor

: Kendi Setiawan

Editor: Alhafiz Kurniawan

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!

Gabung Sekarang

Terpopuler

Khutbah Jumat: Jihad Generasi Muda dalam Mengisi Kemerdekaan Indonesia

Khutbah Jumat: Jangan Nodai Kemerdekaan dengan Kemaksiatan

RAPBN 2027 untuk Program MBG Capai Rp240 Triliun, Setara 29 Persen dari Anggaran Pendidikan

RAPBN 2027 Tembus Rp4.097,2 Triliun, DPR: Harus Berdampak dan Menjawab Harapan Rakyat

Gus Ipul Targetkan DPT Muktamar Ke-35 NU Rampung 17 Agustus 2026, Sebut Progres SK 95 Persen

Enam Ruko di Lokasi Pembukaan Muktamar Ke-35 NU Dibongkar, Pedagang Dapat Kompensasi

Terkini

Lihat Semua

Tasawuf/Akhlak

Mengapa Hati Bisa Keras? Ini Penyebabnya Menurut Ulama Sufi

Senin, 17 Agustus 2026 | 06:30 WIB

Nasional

DPR Usul Nilai Manfaat Dana Kelolaan BPKH Dibagi Setara antara Jamaah Berangkat dan Jamaah Tunggu

Senin, 17 Agustus 2026 | 06:00 WIB

Nasional

Krisis Air Berulang Tiap Tahun, Pemerintah Didesak Benahi Tata Kelola

Ahad, 16 Agustus 2026 | 21:00 WIB

Nasional

Putusan PTUN soal RUPT Dinilai Inkonsisten, Koalisi Bersihkan Indonesia Ajukan Banding

Ahad, 16 Agustus 2026 | 20:00 WIB

Nasional

Walhi Anggap Pidato Kenegaraan Prabowo Jauh dari Realitas Kerusakan Lingkungan

Ahad, 16 Agustus 2026 | 18:00 WIB

Ditjen Pendis Keluarkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada PTKI

Sabbatical Leave 2019 Upaya Ditjen Pendis Tingkatkan Mutu PTKI yang Langka Guru Besar

Kapuslitbang Kemenag: Penilaian Buku Pendidikan Agama Mandat UU

Konferwil, Fatayat NU Banten Tekankan Perkembangan Teknologi bagi Perempuan

Tentang Pemukulan kepada Istri Berdasarkan Maqasidul Usrah

Kemenag Didesak Beri Kejelasan Masa Moratorium bagi Bisnis Travel Haji dan Umrah

DPR Usul Nilai Manfaat Dana Kelolaan BPKH Dibagi Setara antara Jamaah Berangkat dan Jamaah Tunggu

Krisis Air Berulang Tiap Tahun, Pemerintah Didesak Benahi Tata Kelola

Putusan PTUN soal RUPT Dinilai Inkonsisten, Koalisi Bersihkan Indonesia Ajukan Banding

NU Online Institute Bekali Dai 3T dengan Jurnalistik dan Dakwah Digital

Walhi Anggap Pidato Kenegaraan Prabowo Jauh dari Realitas Kerusakan Lingkungan

Sabbatical Leave 2019 Upaya Ditjen Pendis Tingkatkan Mutu PTKI yang Langka Guru Besar

Kapuslitbang Kemenag: Penilaian Buku Pendidikan Agama Mandat UU

Konferwil, Fatayat NU Banten Tekankan Perkembangan Teknologi bagi Perempuan

Tentang Pemukulan kepada Istri Berdasarkan Maqasidul Usrah

Kemenag Didesak Beri Kejelasan Masa Moratorium bagi Bisnis Travel Haji dan Umrah

DPR Usul Nilai Manfaat Dana Kelolaan BPKH Dibagi Setara antara Jamaah Berangkat dan Jamaah Tunggu

Krisis Air Berulang Tiap Tahun, Pemerintah Didesak Benahi Tata Kelola

Putusan PTUN soal RUPT Dinilai Inkonsisten, Koalisi Bersihkan Indonesia Ajukan Banding

NU Online Institute Bekali Dai 3T dengan Jurnalistik dan Dakwah Digital

Walhi Anggap Pidato Kenegaraan Prabowo Jauh dari Realitas Kerusakan Lingkungan

BMKG: Gempa M7,7 di NTT Mengulang Sejarah Kelam Gempa 1992

81 Tahun Indonesia Merdeka, Walhi Desak Negara Hentikan Karhutla dan Wujudkan Keadilan Antargenerasi

Jusuf Kalla Imbau Masyarakat Aceh Jaga Kondusivitas usai Kerusuhan dan Pengibaran Bendera GAM Sabtu