Nasional
Ditjen Pendis Keluarkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada PTKI
NU Online · Selasa, 29 Oktober 2019 | 15:30 WIB
kekerasan (via pixabay)
Jakarta, NU Online
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
Pedoman yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin, ini merupakan salah satu wujud nyata dari tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Agama dengan Komisi Nasional Perempuan tentang pengarusutamaan kesadaran gender pada PTKI.
Kamaruddin Amin menjelaskan bahwa terdapat sejumlah alasan dikeluarkannya pedoman tersebut. Di antaranya adalah PTKI memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi civitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan seksual. Selain itu, dipandang perlu untuk diterbitkannya dasar hukum terkait dengan bagaimana cara pengelolaan dan penanggulangan ketika terjadi kekerasan seksual yang terjadi di PTKI.
Oleh karenanya, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin, memberikan apresiasai kepada Komnas Perempuan dan PTKI yang menjadi bagian dari penanganan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan Islam.
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Arskal Salim, berharap dengan dilahirkannya pedoman ini akan melahirkan mainstreaming kesadaran gender dan keadilan terhadap hak-hak asasi kemanusiaan.
"Pengarusutamaan kesadaran gender, keadilan relasi laki-laki dan perempuan serta penghargaan terhadap hak-hak asasi kemanusiaan yang dimunculkan di PTKI tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga norma perilaku dan interaksi sehari-hari dalam kampus," ujar Arskal Salim di Jakarta, Selasa (29/10).
Sementara itu, Kepala Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen PTKI, Suwendi, menyatakan sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya pedoman ini akan dimintakan kepada Pusat Studi Gender dan Agama (PSGA) masing-masing PTKI untuk menjadi leading sector terhadap teknis kelanjutan dari pedoman tersebut.
"PSGA akan menjadi leading sector atas kebijakan Pencegahan dan Penaggulangan Kekerasan Seksual pada PTKI. Di samping itu, PSGA diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai barometer kesadaran dan keadilan gender," tegas Suwendi.
Pewarta: Kendi Setiawan
Editor
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Ketum PBNU Respons Penetapan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai Tersangka Korupsi Kuota Haji
2
Setahun Berjalan, JPPI Nilai Program MBG Berhasil Perburuk Kualitas Pendidikan
3
Laras Faizati Tolak Replik Jaksa karena Tak Berdasar Fakta, Harap Hakim Jatuhkan Vonis Bebas
4
Gus Mus: Umat Islam Bertanggung Jawab atas Baik Buruknya Indonesia
5
Langgar Hukum Internasional, Penculikan Presiden Venezuela oleh AS Jadi Ancaman Tatanan Global
6
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: 5 Cekelan Utama kanggo Wong kang Amar Ma'ruf Nahi Munkar
Terkini
Lihat Semua
