Jatim Jateng Jabar Lampung Jakarta Kepri Banten Jombang

Selasa, 7 Juli 2026

Ditjen Pendis Keluarkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada PTKI

NU Online · Selasa, 29 Oktober 2019 | 15:30 WIB

kekerasan (via pixabay)

Download PDF

Jakarta, NU Online
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Pedoman yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin, ini merupakan salah satu wujud nyata dari tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Agama dengan Komisi Nasional Perempuan tentang pengarusutamaan kesadaran gender pada PTKI.

Kamaruddin Amin menjelaskan bahwa terdapat sejumlah alasan dikeluarkannya pedoman tersebut. Di antaranya adalah PTKI memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi civitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan seksual. Selain itu, dipandang perlu untuk diterbitkannya dasar hukum terkait dengan bagaimana cara pengelolaan dan penanggulangan ketika terjadi kekerasan seksual yang terjadi di PTKI.

Oleh karenanya, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin, memberikan apresiasai kepada Komnas Perempuan dan PTKI yang menjadi bagian dari penanganan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan Islam.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Arskal Salim, berharap dengan dilahirkannya pedoman ini akan melahirkan mainstreaming kesadaran gender dan keadilan terhadap hak-hak asasi kemanusiaan.

"Pengarusutamaan kesadaran gender, keadilan relasi laki-laki dan perempuan serta penghargaan terhadap hak-hak asasi kemanusiaan yang dimunculkan di PTKI tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga norma perilaku dan interaksi sehari-hari dalam kampus," ujar Arskal Salim di Jakarta, Selasa (29/10).

Sementara itu, Kepala Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen PTKI, Suwendi, menyatakan sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya pedoman ini akan dimintakan kepada Pusat Studi Gender dan Agama (PSGA) masing-masing PTKI untuk menjadi leading sector terhadap teknis kelanjutan dari pedoman tersebut.

"PSGA akan menjadi leading sector atas kebijakan Pencegahan dan Penaggulangan Kekerasan Seksual pada PTKI. Di samping itu, PSGA diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai barometer kesadaran dan keadilan gender," tegas Suwendi.

Pewarta: Kendi Setiawan

Editor

: Kendi Setiawan

Editor: Alhafiz Kurniawan

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!

Gabung Sekarang

Terpopuler

PBNU Finalisasi SK Kepengurusan Peserta Muktamar Ke-35 dan Road Map NU 25 Tahun

Hukum Lomba Mancing Berbayar di Kolam

Tim PBNU Tinjau Tiga Pesantren di Cirebon sebagai Calon Lokasi Muktamar Ke-35 NU

Prediksi Cuaca 3-9 Juli 2026:Kemarau Berlanjut, Hujan Masih Mengiringi Sebagian Wilayah Indonesia

Lokasi Muktamar NU dari Masa ke Masa (Bagian Pertama-Masa Kolonial)

Suluk Kajen Diresmikan, Siap Jadi Pusat Riset Manuskrip dan Pemikiran Syekh Ahmad Mutamakkin

Terkini

Lihat Semua

Internasional

Ketika Tak Ada Delegasi Khusus Indonesia di Pemakaman Ayatollah Khamenei

Senin, 6 Juli 2026 | 20:00 WIB

Nasional

Kemenhaj Tegaskan Jamaah Haji dan Umrah Bukan Komoditas

Senin, 6 Juli 2026 | 19:00 WIB

Nasional

Kemenhaj Mengaku Akan Tertibkan Travel dan KBIH yang Merugikan Jamaah

Senin, 6 Juli 2026 | 18:00 WIB

Internasional

Ketum PBNU Terima Delegasi UEA, Bahas Perdamaian Kawasan dan Kerja Sama Strategis

Senin, 6 Juli 2026 | 16:00 WIB

Nasional

Kemen PPPA Ajak Anak dan Orang Muda Jadi Penggerak Perubahan Hadapi Krisis Iklim

Senin, 6 Juli 2026 | 15:00 WIB

Ditjen Pendis Keluarkan Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada PTKI

Sabbatical Leave 2019 Upaya Ditjen Pendis Tingkatkan Mutu PTKI yang Langka Guru Besar

Kapuslitbang Kemenag: Penilaian Buku Pendidikan Agama Mandat UU

Konferwil, Fatayat NU Banten Tekankan Perkembangan Teknologi bagi Perempuan

Tentang Pemukulan kepada Istri Berdasarkan Maqasidul Usrah

Kemenag Didesak Beri Kejelasan Masa Moratorium bagi Bisnis Travel Haji dan Umrah

Kenaikan Pajak Buku Berpotensi Turunkan Daya Beli Masyarakat terhadap Buku

Kemenhaj Tegaskan Jamaah Haji dan Umrah Bukan Komoditas

Kemenhaj Mengaku Akan Tertibkan Travel dan KBIH yang Merugikan Jamaah

PBNU Putuskan Lokasi Muktamar Ke-35 NU Esok

Kemen PPPA Ajak Anak dan Orang Muda Jadi Penggerak Perubahan Hadapi Krisis Iklim

Sabbatical Leave 2019 Upaya Ditjen Pendis Tingkatkan Mutu PTKI yang Langka Guru Besar

Kapuslitbang Kemenag: Penilaian Buku Pendidikan Agama Mandat UU

Konferwil, Fatayat NU Banten Tekankan Perkembangan Teknologi bagi Perempuan

Tentang Pemukulan kepada Istri Berdasarkan Maqasidul Usrah

Kemenag Didesak Beri Kejelasan Masa Moratorium bagi Bisnis Travel Haji dan Umrah

Kenaikan Pajak Buku Berpotensi Turunkan Daya Beli Masyarakat terhadap Buku

Kemenhaj Tegaskan Jamaah Haji dan Umrah Bukan Komoditas

Kemenhaj Mengaku Akan Tertibkan Travel dan KBIH yang Merugikan Jamaah

PBNU Putuskan Lokasi Muktamar Ke-35 NU Esok

Kemen PPPA Ajak Anak dan Orang Muda Jadi Penggerak Perubahan Hadapi Krisis Iklim

Kemendikdasmen Perkuat Sekolah 3T di Nias, dari Revitalisasi hingga Hadirkan Listrik dan Akses Internet

Pra-Muktamar di Ciganjur Gagas PBNU Lebih Akuntabel dan Transparan

Seknas FITRA Dorong PBNU Perkuat Fondasi Organisasi untuk Peran Global NU