DPR Siap Jadi Mitra Kritis Pemerintah, Akan Tegur Menteri yang Tak Sejalan dengan Visi Presiden
NU Online · Jumat, 15 Agustus 2025 | 17:30 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025). (Foto: tangkapan layar kanal Youtube Sekretariat Presiden)
M Fathur Rohman
Kontributor
Jakarta, NU Online
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR untuk menjadi mitra kritis pemerintah dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan demi kepentingan rakyat. Hal ini disampaikan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Menurut Puan, DPR akan mengawal agar seluruh program pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat dan dijalankan sesuai konstitusi.
Ia menegaskan, fungsi pengawasan DPR tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap menteri-menteri yang kinerjanya dinilai tidak sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
"Jika ada menteri yang tidak sejalan dengan visi Presiden, maka DPR akan memberi teguran politik. Kinerja pemerintahan harus satu irama, agar rakyat tidak menjadi korban dari kebijakan yang tidak konsisten," ujar Puan.
Dalam setahun terakhir, DPR menerima 5.642 pengaduan masyarakat, yang sebagian besar terkait permasalahan pelayanan publik, perlindungan hukum, dan kesejahteraan sosial. Puan menegaskan, seluruh aduan tersebut akan menjadi bahan bagi DPR untuk mendorong pemerintah memperbaiki kebijakan.
Puan juga menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian DPR, seperti keberlanjutan program makan bergizi gratis, penguatan perlindungan data pribadi, pendidikan gratis untuk SD dan SMP, serta keberpihakan kepada petani, nelayan, dan pelaku UMKM.
"DPR bukan sekadar stempel kebijakan pemerintah. Kami ada untuk memastikan setiap undang-undang, setiap rupiah anggaran, dan setiap kebijakan benar-benar kembali kepada kepentingan rakyat," tegasnya.
Puan mengajak seluruh anggota DPR untuk menjaga kedaulatan rakyat melalui legislasi yang partisipatif, penganggaran yang berkeadilan, serta pengawasan yang efektif dan transparan.
"Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang adalah wujud nyata kedaulatan rakyat. DPR harus menjadi rumah rakyat yang terbuka bagi semua aspirasi," pungkasnya.
Terpopuler
1
Sambangi PBNU, 23 PWNU Sampaikan Harapan Soal Muktamar ke-35 NU
2
Innalillahi, Pengurus Muslimat NU Kemayoran Wafat dalam Kecelakaan Kereta di Bekasi
3
Stasiun Bekasi Timur Ditutup Sementara, KRL Hanya Beroperasi hingga Stasiun Bekasi
4
KA Jarak Jauh Tabrak KRL di Bekasi Timur, Gerbong Perempuan Ringsek
5
Sempat Hilang, Karyawan Kompas TV Aini Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
6
3 Orang Tewas dalam Tabrakan Kereta di Bekasi, KAI Minta Maaf Fokus Evakuasi
Terkini
Lihat Semua