FPKB Minta PM Australia Cabut Pernyataan Kontroversial Soal Bantuan Aceh

NU Online · Selasa, 24 Februari 2015 | 10:01 WIB

Download PDF

Lombok, NU Online
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI meminta Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott mencabut pernyataan kurang pantas yang disampaikannya beberapa hari lalu terkait Aceh.<>

Seperti diwartakan, Tony Abbott mengungkit dana bantuan kemanusiaan ke Aceh pada 2004 dan mencoba menjadikannya sebagai alat tukar untuk membebaskan dua warganya yang terlibat narkoba dari hukuman mati di Indonesia, adalah cara yang tidak terhormat.

“Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) terus terang amat tersinggung dengan pernyataan kontroversial itu. Saya berharap PM Tony Abbott dalam waktu yang tidak lama segera mengubah sikap, melakukan klarifikasi, dan tentu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Nangore Aceh Darussalam, dan kepada bangsa Indonesia,” kata Pimpinan FKB Helmy Faishal Zaini di Lombok dalam rilis pers yang diterima NU Online, Selasa (24/2).

Kasus narkoba ‘Bali Nine’ yang kemudian berujung pada vonis eksekusi mati 2 WN Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, adalah murni kasus hukum. Sebagai seorang pemimpin Negara, PM Tony Abbott mestinya bisa menghargai kedaulatan hukum Indonesia.

Dikatakannya, bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh pemerintah Australia dan banyak Negara lain menyusul musibah tsunami Aceh pada 2004, itu adalah isu yang sama sekali berbeda. Tidak bisa bantuan kemanusiaan kemudian dikonversi untuk meringankan kasus hukum seseorang.

“Saya mengenal PM Tony Abbott adalah sosok negarawan. Menjaga hubungan baik bangsa-bangsa antar Negara tentu adalah concern semua pemimpin Negara. Jangan sampai ketersinggungan masyarakat Nangroe Aceh Darussalam berdampak bagi memburuknya hubungan Indonesia-Australia di masa mendatang,” kata Helmy mewakili FKB. (Red: Anam)