Harkitnas 2026, Menteri PPPA Soroti Tingginya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Jakarta, NU Online

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2026 untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hal itu disampaikan Arifatul dalam kegiatan Ikrar Bersama Bangkit Lawan Kekerasan yang digelar Kementerian PPPA bersama Kementerian Kebudayaan RI di Museum Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5/2026).

Arifatul mengatakan lokasi kegiatan dipilih karena memiliki nilai sejarah sebagai tempat lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908.

“Tempat ini menandakan lahirnya semangat atau kebangkitan rakyat Indonesia di masa penjajahan untuk memperjuangkan pendidikan, kesejahteraan, dan kemerdekaan,” kata Arifatul.

Menurut dia, semangat kebangkitan nasional perlu diterapkan dalam kehidupan saat ini, termasuk dalam menghadapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi.

Ia menyinggung data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tahun 2025 yang mencatat 35.002 kasus kekerasan dengan jumlah korban mencapai 36.920 perempuan dan anak.

Selain itu, Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan satu dari empat perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 mencatat satu dari dua anak usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apa pun.

“Regulasi sudah diputuskan, peraturan sudah disosialisasikan, tapi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin tinggi secara signifikan,” ujarnya.

Arifatul mengatakan tingginya angka laporan di satu sisi menunjukkan semakin banyak korban yang berani berbicara. Namun, kondisi itu juga menjadi tanda bahwa pelaku kekerasan semakin dekat dengan lingkungan sekitar.

Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PPPA mengusung slogan “Kami Tidak Mau Menjadi Korban dan Tidak Mau Menjadi Pelaku Kekerasan”.

Menurut Arifatul, slogan itu ditujukan untuk mendorong masyarakat membangun kesadaran agar tidak melakukan maupun membiarkan kekerasan terjadi di lingkungan sekitar.

“Tidak menjadi korban berarti kita membangun keberanian, kepedulian, dan perlindungan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Tidak menjadi pelaku berarti kita menolak segala bentuk kekerasan,” katanya.

Ia juga meminta masyarakat tidak menganggap kekerasan sebagai persoalan biasa atau urusan pribadi semata. Menurutnya, lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, ruang publik, hingga ruang digital perlu menjadi ruang yang aman bagi perempuan dan anak.

“Kebangkitan bangsa tidak akan pernah tercapai apabila perempuan hidup dalam ketakutan dan anak-anak tumbuh dalam trauma,” ujarnya.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan pembacaan Ikrar Bersama Bangkit Lawan Kekerasan yang dipimpin Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid bersama sejumlah pejabat dan diikuti peserta dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat, serta sektor swasta.