Kapal Pertamina Belum Tembus Selat Hormuz, Akademisi: RI Harus Tinjau Ulang Sistem Diplomasi

Jakarta, NU Online

Akademisi Hubungan Internasional dari Universitas Binus Tia Mariatul Kibtiah mengamati penyebab Kapal Pertamina yang belum kunjung diperbolehkan melintasi Selat Hormuz oleh pemerintahan Republik Islam Iran.

Bahkan, katanya, kebutuhan minyak untuk Asia dari selat tersebut mencapai 80 persen dan Republik Indonesia mengambilnya dari Singapura sekitar 54 persen.

Ia menilai, ada kekurangan yang dibuat saat proses diplomasi antara Republik Islam Iran dengan Republik Indonesia (RI). Ia membuktikan, sejarah diplomasi pada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) selalu baik.

"Artinya harus di-review dari sistem diplomasi kita, kalau tidak mau dibilang gagal," katanya dalam Diskusi Pojok Kramat Edisi Harlah Ke-41 Lakpesdam PBNU dan Halal Bihalal dengan tema Peran NU dalam Perdamaian Dunia di Plaza Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/4/2026).

Ia menegaskan bahwa selain Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemlu harus diisi dengan orang-orang dengan meritokrasi yang sangat baik. Baginya, beberapa ilmu di dalam diplomasi, seperti studi hubungan internasional sangat sulit dipahami.

"Kalau Kementerian Luar Negeri diisi orang partai, tunggu kehancurannya. Karena mempelajari dan memahami IR (International Relations) studies itu tidak mudah, sangat susah. Apalagi negosiasi. Negosiasi diplomasi apa sih? Promoting process, negotiate, ngomong," katanya.


Ia menyebut, diplomasi yang dilakukan Menlu terdahulu, yakni Ali Alatas (1988-1999), Alwi Shihab (1999-2001), Hassan Wirajuda (2001-2009), Marty Natalegawa (2009-2014), dan Retno Marsudi (2014-2024) dilakukan dengan sangat baik.

"Tidak ada sejarah mentok dalam diplomasi, artinya mereka semua mempunyai skill yang cukup mumpuni. Tapi kenapa sekarang tidak? Dalam berbagai hal, foreign policy (kebijakan luar negeri) kita selalu mentok," katanya.

Ia mengatakan bahwa Indonesia cukup bargantung pada Selat Hormuz untuk memenuhi kebutuhan energi untuk 250 juta penduduk. Tapi, lanjutnya, Indonesia belum memiliki sumber yang cukup untuk menangani itu.

Selain itu, Indonesia tidak memiliki fasilitas penyimpanan (storage) dan pengolahan minyak (refinery/kilang) yang sebaik yang dimiliki Singapura.

"Tiga, kita tidak memiliki quality of technology untuk mengolah minyak kita. Empat, korupsi kita tinggi, susah jadinya," katanya.

Dampak selanjutnya, kata Tia, Indonesia akan mengalami inflasi karena harga normal minyak dunia agar Indonesia bisa bertahan itu sekitar 70-80 dolar AS per barel, tetapi sekarang sudah di atas 100 dolar AS dan ini sangat berbahaya.

"Kenapa warning? Naik BBM, naik semuanya. Subsidi BBM itu tidak akan bisa mengontrol APBN, tidak akan bisa mengontrol subsidi, maka harga naik semua, inflasi terjadi," katanya.

"Kita negara miskin. Saya selalu mengkritik, enggak ada istilah negara berkembang, negara maju, enggak ada. Miskin sama maju saja. Kita miskin. Dengan kondisi minyak dunia di atas 100 USD itu bahaya sekali bagi negara-negara di Asia Tenggara," terangnya.