Kepala BNPT Minta Segera Laporkan dan Proses ASN Berpaham Radikal-Intoleran

Jakarta, NU Online
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar, mengingatkan kepada masyarakat dan para pimpinan lembaga pemerintah untuk segera melaporkan dan memproses Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki paham radikal intoleran dengan mengajukannya kepada Komisi Etik. Hal ini merupakan penegakan kode etik ASN sekaligus menjadi strategi dalam menangkal paham radikal-intoleran di lingkungan ASN.

“Kepada para pimpinan ASN untuk tidak ragu-ragu untuk mengajukannya kepada komisi etik. Ini dapat menjadi pembelajaran bagi yang lainnya,” katanya saat berbicara pada peluncuran aplikasi ‘ASN No Radikal’ milik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Rabu (2/9). 

Strategi lain yang bisa ditempuh dalam menangkal paham ini adalah dengan literasi dan edukasi terhadap penggunaan media sosial. Strategi ini tidak bisa dipandang remeh karena seiring perkembangan teknologi, saat ini media sosial memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat digital.

“Di dunia maya belum terbangun tertib hukum yang baik seperti di dunia nyata. Konten di dunia maya tidak semuanya memiliki nilai-nilai yang baik. Ada nilai-nilai yang juga menyesatkan. Ada propaganda yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun sebuah opini, untuk tujuan-tujuan tertentu,” jelasnya.

Dalam propaganda tersebut, sering menggunakan cara-cara yang radikal dan sampai pada mengkafir-kafirkan orang dan kelompok lain untuk mempengaruhi masyarakat. Penggunaan isu agama ini sering digunakan untuk memuluskan tujuan kelompok radikal ini.

Cara propaganda ini juga ungkapnya, bukan hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga dilakukan dari luar negeri dengan memasukkan propaganda dalam konteks radikal teror. Mereka memanfaatkan media sosial untuk mewujudkan visi dan misi mereka.

Hal ini terbukti, berdasarkan data BNPT, 1.200 orang Indonesia terkena propaganda yang disosialisasikan melalui media sosial untuk pergi ke Irak dan Suriah. Masyarakat yang terkena propaganda ini mulai dari anak muda, wanita, dan anak-anak bahkan ASN beserta keluarganya juga ikut pergi ke sana. 

Strategi pengawasan juga penting seperti yang sudah dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) melalui aplikasi ‘ASN No Radikal’ ini.

“Terutama dalam mendeteksi kemungkinan-kemungkinan adanya ASN yang mengarah pada sebuah sikap intoleran. Akan semakin berat jika terwujud dalam suatu komunitas lebih besar lagi,” katanya.

Agar tidak berkembang dengan subur, kalangan ASN juga harus belajar ilmu agama kepada para mubaligh maupun dai yang memiliki wawasan moderat. Jangan sampai para ustadz, dai, atau mubaligh yang dalam ceramahnya tidak membangun kedamaian menjadi konsumsi para ASN dan masyarakat.

“Pilihlah penceramah agama yang moderat. Jangan berikan panggung pada penceramah agama yang konotasinya itu selalu menyalahkan orang lain. Agama itu untuk membangun kemaslahatan umat, membangun kedamaian, membangun keselamatan. Bukan untuk mendatangkan kemudlaratan. Agama yang rahmatan lil alamin,” katanya.

Penguatan pembinaan tradisi pada ASN menurutnya juga penting seperti melakukan upacara bendera, pengucapan Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya secara konsisten dan berkelanjutan. “Ini penting untuk mengingatkan kepada semua ASN yang ada bahwa kita memiliki jati diri berupa simbol-simbol negara yang wajib diingatkan kepada seluruh personel ASN yang ada,” tegasnya.

Pewarta: Muhammad Faizin
Editor: Musthofa Asrori