Ketimbang RUU TNI, DPP K-Sarbumusi Minta DPR dan Pemerintah Benahi Iklim Ekonomi

Jakarta, NU Online

Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin menyayangkan langkah buru-buru yang diambil oleh DPR dan Pemerintah dalam upaya revisi RUU TNI. Menurutnya, selain berpotensi menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI seperti zaman Orde Baru, ia berpandangan ada yang lebih mendesak untuk ditangani saat ini.

"Bangsa ini tidak boleh setback lagi. Kita harus merawat dan meneguhkan semangat Reformasi. Jangan ulangi lagi pengalaman buruk rejim otoritarian ala Orba. RUU TNI tidak relevan. Sebaiknya Pemerintah dan DPR fokus pada masalah ekonomi bangsa yang kian menghimpit," katanya kepada NU Online, Kamis (19/3/2025).

Irham juga mengingatkan kepeloporan Gus Dur dalam mereformasi TNI, sehingga supremasi hukum dan sipil dapat langgeng abadi.

"Kita harus merawat spirit reformasi yang dipelopori oleh Gus Dur. TNI sebaiknya fokus kembali ke barak militer, jangan masuk terlalu luas di area sipil," jelas Irham.

Ekonomi lesu, gelombang PHK terjadi

Alih-alih sibuk mengebut RUU TNI, Irham menyarankan agar DPR dan Pemerintah fokus menangani masalah ekonomi. Ia mencatat bahwa sudah terdapat 60.000 lebih kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap buruh dalam enam bulan terakhir.

"Ekonomi negara ini sedang sulit. Rakyat di bawah luar baisa susahnya. Deindustrialisasi semakin nyata. Ekonomi sektor riil juga lesu karena banyak faktor, salah satunya kebijakan efesiensi pemerintah yang sulit diterima pasar," jelas Irham.

Konfederasi Sarbumusi yang memiliki 13 federasi ini juga menyoroti beberapa sektor yang paling terdampak oleh regresi ekonomi belakangan ini.

"Yang paling terpuruk adalah sektor garmen, tekstil, alas kaki, juga industri media serta perhotelan, dan makanan minuman. Bahkan basis kami di industri bulumata pun juga terkena dampak PHK," tutur Irham.

Fokus terhadap investasi

Jika ekonomi sudah membaik, lanjut Irham, maka masalah ekonomi akan berkurang seiring dengan investor yang tertarik datang sebanyak-banyaknya ke dalam negeri.

"Untuk menciptakan lapangan kerja kembali, republik ini butuh likuiditas. Satu-satunya cara yang tersedia adalah menarik investor ke Indonesia. Anggaran APBN tidak cukup dan sedang carut-marut perencanaannya. Benahi dulu investasi biar rakyat bisa kerja," jelas Irham.

Irham juga menyoroti banyaknya pungutan liar (Pungli) sebagai penghambat investasi. Ia meminta agar pemerintah bisa memberangus pungli karena bukan hanya mengganggu pengusaha dan investor, maraknya pungli juga mengganggu buruh.

Bahkan, ironisnya, Sarbumusi sering mendapat keluhan tindakan pungli yang dilakukan oleh oknum aparat berseragam.

"Sedihnya, pungli ini tidak saja dilakukan oleh organisasi preman yang mengaku sebagai ormas. Kami sering mendengar curhatan pengusaha bahwa pungli juga marak dilakukan oleh oknum aparatur berseragam. Presiden Prabowo harus mendengar ini dan menindak aksi premanisme dan pungli. Sarbumusi siap dilibatkan. Biar ekonomi menggeliat lagi dan rakyat bisa kerja lagi," turup Irham.