Ketua MPR RI Sebut MBG Terobosan Menuju Generasi Emas 2045, tapi Korban Keracunan Tembus 40.759 Orang Sejak 2025

Jakarta, NU Online

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), Ahmad Muzani memandang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu terobosan untuk mewujudkan Generasi Emas 2045. 

 

Menurutnya, program tersebut bukan sekadar pembagian makanan, melainkan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.

 

Muzani menyampaikannya dalam saat membuka  Sidang Tahunan MPR Tahun 2026 dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

 

"Mimpi kita semua adalah memiliki anak-anak yang unggul dan mampu bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa," katanya.

 

Muzani menekankan bahwa pelaksanaan program tersebut harus didukung tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel.

 

Lebih lanjut, Muzani juga mengatakan bahwa setelah Indonesia merdeka sejak 81 tahun yang lalu, telah mencapai berbagai kemajuan, mulai dari pembangunan infrastruktur, dan perluasan pendidikan dan layanan kesehatan.

 

"Pengembangan industri dan pertanian, hingga perlindungan sosial yang mengangkat jutaan warga dari kemiskinan," katanya.

 

Meski demikian, ia menilai bahwa masih terdapat persoalan yang harus diatasi, seperti anak-anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan dan keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membiayai pengobatan.

 

Korban Keracunan MBG Capai 40.759 Orang sejak 2025

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mencatat jumlah korban keracunan dalam program MBG sepanjang Januari hingga awal Agustus 2026 mencapai 12.656 orang

“Jika diakumulasikan sejak tahun 2025, total korban telah mencapai 40.759 orang yang tersebar di 36 provinsi,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).

 

Ubaid menyebut mayoritas kasus terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan persentase kasus tertinggi, yakni 34 persen, disusul Jawa Timur 18 persen dan Jawa Barat 9 persen.

“Secara kumulatif, ketiga provinsi ini mencakup 61 persen dari seluruh kasus nasional, yang menunjukkan perlunya pengawasan ekstra ketat di wilayah padat penduduk tersebut,” terangnya.