KH Malik Madani “Selamatkan” Registrasi
NU Online · Ahad, 2 Agustus 2015 | 02:45 WIB
Jombang, NU Online
Katib Aam PBNU KH Malik Madani menjadi pusat perhatian saat tampil di ruangan registrasi Muktamar ke-33 NU di kawasan GOR Jombang, Sabtu (1/8) siang kemarin. Kiai Malik Madani menenangkan para calon muktamirin dan menginstruksikan kepada panitia untuk mempermudah proses registrasi.<>
“Tidak boleh ada diskriminasi, itu namanya kita dzolim. Persoalan registrasi kita selesaikan di sidang, bukan di registrasi,” katanya.
Memang sejak awal masa registrasi, Jum’at (31/7) kemarin, selain soal-soal teknis seperti kesiapan peralatan dan IT, hal yang paling membuat registrasi berlangsung lama dan menegangkan adalah soal Ahlul halli wal Aqdi, atau Ahwa. Pihak panitia registrasi diperintahkan agar tidak memberikan ID Card bagi para calon muktamirin yang tidak menyetorkan usulan 9 nama Ahwa.
Sementara di sisi lain sebagian peserta menolak menyetorkan 9 nama calon, karena sistem pemilihan dengan model Ahwa belum ditetapkan dalam muktamar.
Informasi yang dihimpun oleh NU Online, Sabtu pagi panitia registrasi memberikan kebijakan baru bagi para calon muktamirin yang tidak mau menyetorkan 9 nama calon Ahwa hanya diberikan ID Card kecil yang bersifaat sementara. Dalam formulir pendaftaran mereka diberikan kode TA atau Tanpa Ahwa.
Namun Sabtu siang persoalan ID Card sementara itu justru memunculkan masalah dan dinilai diskriminatif. Suasana sempat tegang sampai KH Malik Madani tampil menyelesaikan masalah. Registrasi berjalan lebih lancar dan santai.
Sabtu malam usai pembukaan Muktamar, proses registrasi dilanjutkan dengan tenang dan nyaris tanpa pengamanan ketat seperti sebelumnya. Pantauan NU Online di ruangan registrasi tidak tampak petugas pengamanan.
Menurut Ketua Seksi Kesekretariatan Muktamar H Sarmidi Husna, registrasi sudah hampir rampung. Semua peserta muktamar dari PWNU dan PCNU seluruh Indonesia juga menyetorkan uang bakti sebesar Rp.1000.000 yang ditangani oleh petugas khusus. (A. Khoirul Anam)
Terpopuler
1
DPR Coret Ketentuan Pemiskinan Koruptor dalam UU Perampasan Aset, Ini Alasannya
2
PBNU Bakal Sosialisasikan Program Khidmah NU, 33 Cabang Disiapkan Jadi Percontohan
3
UU Perampasan Aset: Tersangka Meninggal atau Kabur, Aset Tetap Bisa Dirampas jika Capai Rp1 Miliar
4
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
5
KTT APEC, Presiden Prabowo Harap Pertemuan Xi Jinping, Trump, Putin Wujudkan Stabilitas dan Perdamaian Dunia
6
Pesantren Award 2026 Digelar 25-26 November, Kemenag Apresiasi Kepala Daerah Pendukung Pendidikan Pesantren
Terkini
Lihat Semua