Kiai Hasyim Nilai Korupsi Besar Lamban Ditangani

Jakarta, NU Online
Rais Syuriyah (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai pemberantasan korupsi di Indonesia belum berjalan secara adil. Pasalnya, hanya kasus-kasus kecil saja bisa ditembus penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
<>
Pernyataan itu terkait hari anti korupsi se-dunia yang diperingati 9 Desember. “Hukum masih kehilangan keadilan, karena hanya kasus-kasus kecil saja yang bisa dituntaskan,” kata Hasyim Muzadi kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/12).

Hasyim mengkritik kinerja aparat penegak hukum yang sampai sekarang masih lamban dalam menuntaskan kasus besar. “Misalnya Century yang sampai sekarang belum tuntas. Jangan hanya kasus kecil-kecil saja,” ungkapnya.

Hasyim mencontohkan, di Jawa Timur para Modin diburu kejaksaan karena meminta tambahan uang operasional, antara seratus hingga dua ratus ribu.

“Berita mengherankan terjadi di Jatim, terutama di Kediri. Konon para modin diusut kejaksaan karena meminta sejumlah uang antara seratus sampai dengan dua ratus ribu, di luar yang ditetapkian resminya 30 ribu,” kata pengasuh ponpes Al-Hikam Malang dan Depok ini.

Secara obyektif, katanya, uang Rp 30 ribu tersebut tidak cukup untuk operasinal, sehingga solusinya Menag perlu memperbaiki dan menyesuaikan tarif tersebut. “Agar Modin tidak dianggap pungli,” katanya.

Yang lebih mengherankan lagi, katanya, adalah uang amplop penghulu yang menikahkan dianggap gratifikasi. Padahal uang tersebut tidak atas permintaan penghulu, tidak pula menentukan jumlahnya.

“Lagi pula hal ini tidak menyangkut proyek apapun dalam usaha penyelewengan. Seandainya yang punya hajat tidak memberi apa apa pun, tidak aka ada protes dari penghulu,“ katanya.

Hasyim menegaskan, pihaknya sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Namun pemberantasan korupsi hendaknya tidak over acting dan berjalan secara adil.

“Adalah rasional, jika penghulu tidak bersadia datang ke rumah pengantin, dan pengantin yang harus datang ke KUA, serta hanya di jam kantor, karena kalau datang di rumah pengantin dituduh gratifikasi,” katanya.

“Bagaimana jadinya masyarakat, seandainya telah ditetapkan hari dan jam nikah, tapi penghulu tridak datang? benarkah para pembesar pemberantas korupsi, kalau mantu tidak memberi amplop penghulu?” pungkasnya. (Ahmad Millah/Abdullah Alawi)