Komisi Organisasi Bagi 3 Sub Komisi untuk Revisi dan Buat Perkum Baru

Jakarta, NU Online
Komisi Organisasi dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2023 membagi 3 sub komisi untuk merevisi sejumlah peraturan perkumpulan (Perkum) sekaligus membuat Perkum baru. Pembahasan Perkum itu akan berlangsung pada sidang komisi yang dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Senin-Selasa (18-19/9/2023).

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, kami telah membagi ke dalam 3 sub komisi,” ungkap Koordinator Komisi Organisasi H Muhammad Faesal saat memaparkan persiapan sidang komisi di hadapan para peserta Munas Konbes NU 2023 di Gedung Sebaguna 2 Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Ahad (17/9/2023) malam.

Sub Komisi A, kata dia, akan membahas 5 perkum, yaitu perkum tentang syarat menjadi pengurus, perkum pembentukan kepengurusan baru, perkum pengesahan dan pembekuan kepengurusan, perkum permusyawaratan, dan perkum klasifikasi struktur dan pengukuran kinerja.

“(Sub Komisi A) akan dipandu dibawah koordinasi Wakil Ketua Umum KH Said Amin Husni, saya sendiri, dan H Syarif Munawi,” jelas H Faesal.

Ia menambahkan, Sub Komisi B akan membahas 7 perkum, yaitu perkum tentang sistem kaderisasi, perkum rangkap jabatan, perkum pergantian pengurus antar waktu rotasi dan pelimpahan fungsi jabatan, perkum perangkat perkumpulan, perkum badan khusus, perkum tata cara rapat, dan perkum baru yaitu perkum majelis tahkim.

“Sub Komisi B akan dipandu dibawah koordinasi KH Miftah Faqih bersama KH Masyhuri Malik, dan H Faesal Saimima,” imbuhnya.

Sub Komisi C, kata dia, akan membahas 4 perkum baru, yaitu perkum tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, perkum sistem pendidikan Nahdlatul Ulama, perkum tata kelola dan pedoman rumah sakit dan klinik Nahdlatul Ulama, dan perkum majelis tahkim.

“Sub Komisi C akan dipandu oleh Prof KH Mukri bersama H Zaenal Rahawean kemudian H Nur Hidayat, dan KH Abdullah Latupada,” papar H Faesal.

Selain komisi organisasi, ada 5 komisi lain yang akan terlibat dalam Munas Konbes NU 2023, yaitu Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah, Komisi Bahtsul Masail Maudluiyah, Komisi Bahtsul Masail Qanuniyyah, Komisi Program, dan Komisi Rekomendasi.