Komitmen Ketiga Cawapres tentang Penguatan Investasi UMKM

Jakarta, NU Online

Calon wakil presiden (cawapres) pemilihan umum (pemilu) 2024 mengungkapkan komitmennya untuk menguatkan investasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada debat cawapres perdana di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12/2023) malam.

Pada segmen kedua, cawapres nomor urut 02 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapatkan pertanyaan kedua dengan sub tema investasi pada sesi debat cawapres.

"Kontribusi usaha menengah terhadap ekonomi kita sebesar 13 persen, sementara Thailand mencapai 18 persen, dan Singapura mencapai 22 persen. Pertanyaannya bagaimana strategi paslon meningkatkan investasi untuk usaha menengah dan mendorong usaha kecil untuk naik kelas?" ujar moderator debat cawapres.

Cak Imin mengungkapkan bahwa investasi merupakan salah satu hal yang paling penting untuk ekonomi. Menurutnya, investasi tidak akan masuk ke tanah air, jika tidak dibangun kepercayaan internasional dan dalam negeri, kepastian hukum, dan terjaganya kestabilan usaha yang berkembang di masyarakat.

"Di sisi lain, investasi juga masih sangat tertutup. Kita ingin investasi ini begitu terbuka, dan tidak hanya berkonsentrasi pada investasi yang menumpuk pada sektor-sektor tertentu atau padat modal dan perlu menggeser investasi pada padat karya," ujarnya

Menurutnya, investasi yang transparan akan membuka akses usaha kecil dan menengah guna terlibat di dalam proses investasi yang masuk ke dalam negeri maupun masyarakat. Ia menjelaskan agar investasi bisa masuk ke UMKM , maka perlunya peningkatan kapasitas produksi dari UMKM. Hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah untuk meyakinkan dan sekaligus memberi fasilitas kemampuan pemasaran untuk meyakinkan calon investor baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

"Yang lebih penting dari itu adalah kepastian hukum, termasuk di dalamnya jaminan investasi tidak akan disalahgunakan atau menjadi beban baru, dalam artian investasi mengandung kecurigaan kerugian yang itu diakibatkan kepercayaan menurun. Kredibilitas pemerintah hukum harus ditegakkan untuk meningkatkan trust agar semua yang investasi merasa aman," jelasnya.

Menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 1, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa pekerjaan rumah ke depan ialah menurunkan skor indeks kita.

"Kita ingin index score kita turun ke angka 4 atau 5 persen. Sehingga akan menumbuhkan trust dari para calon-calon investor. Lalu ini yang perlu kita garis bawahi, kita ingin akses untuk logistik harus terkoneksikan sehingga distribusi bisa menurun," ujarnya.

"Lalu untuk UMKM, ini memang PR kita ke depan juga. Kita ingin memperbanyak inkubasi-inkubasi, sehingga UMKM kita bisa naik kelas, kita dampingi dari A-Z, dari packagingnya (pengemasan), dari brandingnya, dari marketing owner-nya. Setelah selesai, kita dampingi lagi permodalannya. Setelah selesai, kita dampingi lagi agar on the track," pungkasnya.

Sementara itu, menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 1, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan bahwa jawaban Cak Imin sangat normatif.

"Seharusnya begini, investasi itu sulit loh pak, prosedurnya bertele-tele, ada conflict of interest, di mana ada pejabat yang mengurus itu harus mendapat sesuatu tapi disalurkan lewat A. Ada urusan yang harus diinvestasikan untuk rakyat , itu malah desentralisasi untuk negara dibuat PT, rakyat tidak kebagian. Itu saya mendapatkan laporan dari berbagai tempat," ujarnya.

Ia menyebut untuk meminta izin, UMKM perlu 20-40 juta itu. "Pertanyaannya instrumen hukum apa yang bisa Cak Imin sediakan untuk menjawab itu semua?" tanya Mahfud.

Merespons itu, Cak Imin menjawab bahwa memang yang disampaikan Cawapres nomor urut 2 Gibran selain perlu bantuan permodalan dan kapasitas untuk produksi, yang meyakinkan investor masuk, ada persyaratan mutlak yang harus disiapkan oleh pemerintah. 

Sementara tanggapan atas Mahfud, Cak Imin menyampaikan bahwa Indonesia punya UU Omnibus Law. "Kita punya sistem baru yang lebih ramah terhadap investor. Tetapi sekali lagi, pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua sehingga harus kita slepet bagi percepatan izin," jawab Muhaimin Iskandar.

Cak Imin setuju bahwa perizinan memang berbelit-belit. Hal ini menurutnya menjadi penyebab kepercayaan itu hilang. "Nah, kita harus membenahi pada wilayah pemerintahan kita yang harus memberikan satu sarana infrastruktur yang memadai. Saya setuju logistik menjadi salah satu kunci pentingnya, logistik yang menyambungkan kebutuhan," pungkasnya