Komitmen Pemerintah Tangani Stunting Harus sampai Tingkat Bawah
NU Online · Selasa, 19 November 2019 | 09:00 WIB
Hal demikian tidak hanya butuh kesadaran dari setiap individu masyarakat, khususnya para orang tua, tetapi juga peran aktif pemerintah di setiap tingkatan punya andil besar dalam mengurangi angka stunting itu.
"Jadi, komitmen jangan hanya ada di pusat tapi juga harus nyampe pada level Kabupaten bahkan juga level desa," kata Kepala Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities Universitas Indonesia (AWCPH UI) Ahmad Syafiq saat diskusi di Pojok Gus Dur, Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) lantai 1, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (18/11).
Artinya, lanjut Syafiq, pemerintah harus menguatkan dan memastikan komitmen penanganan persoalan kemanusiaan ini juga dilaksanakan oleh seluruh tingkatan sampai yang paling bawah.
"Perlu diperkuat dengan pemerataan komitmen mulai dari atas sampai bawah," kata pengajar di Departemen Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia itu.
Syafiq juga menyampaikan bahwa problem stunting ini menyangkut beragam hal sehingga perlu kerja sama banyak lembaga. "Dari segi pemerintahnya jangan dilupakan, bahwa stunting ini variabelnya begitu banyak, terkait dengan berbagai pihak, peranan dari multiple stakeholders jadi sangat penting," ujarnya.
Oleh karena itu, sinergitas berkelanjutan antarpejabat dan pihak yang berkepentingan perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan terus berkurangnya angka stunting.
Syafiq juga mengingatkan betapa bahayanya stunting. Pasalnya, kegagalan tumbuh kembang anak akibat parahnya asupan gizi yang masuk, infeksi, dan stimulasi psikososial yang kurang ini mengakibatkan terbatasnya kondisi intelektualitas anak. Hal ini berujung pada buruknya prestasi dan rendahnya daya saing anak.
Jika sebagaimana data yang disebutkan di atas sepertiga anak terkena stunting, maka sepertiga masa depan Indonesia berprestasi buruk dan memiliki dayang saing yang rendah.
Pewarta: Syakir NF
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: 2 Perkara yang Menyebabkan Amal Ibadah Ditolak
2
DPR Coret Ketentuan Pemiskinan Koruptor dalam UU Perampasan Aset, Ini Alasannya
3
Khutbah Jumat: Menjamin Hak Anak Atas Pendidikan dan Kehidupan yang Layak
4
Rakornas PB PMII dan PKC Se-Indonesia Bahas Isu Daerah Hingga Nasional
5
PBNU Bakal Sosialisasikan Program Khidmah NU, 33 Cabang Disiapkan Jadi Percontohan
6
Khutbah Jumat: WNI Sudah Bersabar, Pemerintah Harus Berbenah
Terkini
Lihat Semua