Krisis Iklim Bikin Biaya Hidup Naik, Greenpeace Desak Pemerintah Bertindak

Jakarta, NU Online

Krisis iklim kian membebani kehidupan masyarakat Indonesia. Bencana ekologis, mulai dari banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap berkepanjangan hingga cuaca ekstrem, tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga meningkatkan biaya hidup. Nelayan dan pekerja gig, seperti pengemudi ojek daring dan pekerja lepas, menjadi kelompok yang paling terdampak.

 

Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai tanpa kekerasan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Aksi tersebut mendesak pemerintah agar lebih serius menangani krisis iklim yang mengancam kualitas hidup masyarakat.

 

Dalam aksi itu, sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” menghadap Istana Merdeka di utara. Sementara itu, spanduk lainnya bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” menghadap ke selatan Bundaran Hotel Indonesia.

 

“Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat,” ujar Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait dalam keterangan yang diterima NU Online, Selasa (20/10/2026).

 

Jeanny mengatakan dampak krisis iklim semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok pekerja yang rentan secara ekonomi.

 

“Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi. Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan,” ungkapnya.

 

Ia menjelaskan bahwa kabut asap berkepanjangan menjadi bukti nyata dampak krisis ekologis terhadap kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat. “Di tengah situasi ini, masyarakat justru semakin terhimpit oleh kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja,” ujarnya.

 

Padahal, kata Jeanny, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

“Temuan riset terbaru kami malah menunjukkan sebaliknya. Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.

 

Ia menjelaskan bahwa laporan Besok Harga Naik! mengungkap dampak krisis iklim terhadap kualitas hidup delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Cekungan Bandung, serta Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

Hasil riset menunjukkan bahwa dampak krisis iklim paling kuat dirasakan pada pola konsumsi dan biaya pangan, yakni sebesar 41 persen. Dampak berikutnya dirasakan pada produktivitas dan pendapatan masyarakat sebesar 39 persen. Sementara itu, sebanyak 20 persen responden merasakan dampaknya terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi.

 

Temuan tersebut menegaskan bahwa krisis iklim bukan semata-mata persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan ekonomi yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

 

“Temuan dan rekomendasi dalam riset Besok Harga Naik! dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim,” ujarnya.

 

“Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” tandas Jeanny.