Nasional
Lakpesdam PBNU Kembangkan Alat Ukur Kecenderungan Radikalisme CPNS
NU Online · Kamis, 21 November 2019 | 02:30 WIB
Ketua Lakpesdam PBNU H Rumadi Ahmad. (Foto: NU Online)
Jakarta, NU Online
Sikap dan perilaku yang mengarah pada radikalisme disorot oleh pemerintah dalam penjaringan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2019. Hal ini diantisipasi oleh pemerintah agar pegawai negara tidak ada yang terpapar radikalisme, anti-pancasila, dan menentang eksistensi negara bangsa padahal dirinya hidup dari uang negara.
Mengenai filter radikalisme dalam penerimaan CPNS ini, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU mengembangkan alat ukur untuk melihat dengan jelas kecenderungan radikalisme seseorang.
Ketua Lakpesdam PBNU H Rumadi Ahmad menjelaskan, dalam hal mengukur kecenderungan radikalisme ini, Lakpesdam sudah mempunyai alat yang bisa digunakan kementerian dan lembaga untuk melakukan seleksi. Alat itu diberi nama TEPAT (Tolerance, Pluralism, and Awareness Test).
“Beberapa kementerian dan lembaga seperti Lemhannas, Kemkumham, Kemendes, dan Kemnaker sudah menggunakan alat tersebut dalam penerimaan CPNS 2018 lalu,” terang Rumadi, Selasa (19/11) lalu di Jakarta.
“Ada tiga hal yang diukur dengan TEPAT, yaitu Komitmen Bernegara, Toleransi dan Radikalisme,” imbuhnya.
Menurut Rumadi, alat tersebut dikembangkan karena filter radikalisme CPNS tidak cukup hanya melalui tes wawasan kebangsaan dalam tahap seleksi kompetensi dasar (SKD). Karena dalam tahapan SKD, yang lebih ditekankan ialah mengukur pengetahuan ketimbang sikap dan kecenderungan.
“Saya menyambut gembira niat pemerintah memasukkan persoalan radikalisme sebagai salah satu filter untuk seleksi CPNS. Namun hal ini tidak cukup hanya dimasukkan dalam wawasan kebangsaan dalam SKD. Karena SKD lebih banyak mengukur pengetahuan daripada sikap,” ujar Rumadi.
Sebab itu menurutnya, diperlukan alat ukur yang komprehensif agar bisa melihat secara jelas tentang kecenderungan seseorang terhadap radikalisme. Alat ukur ini bisa digunakan dalam tahapan tes selanjutnya ke Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
“Kalau pemerintah serius, persoalan ini bisa dibuatkan alat ukur yang lebih komprehensif untuk melihat kecenderungan orang terhadap radikalisme. Dan itu bisa dimasukkan sebagai bagian dari seleksi dalam SKB,” tegas Dosen UIN Syarif Hidayatullah itu merujuk pada alat ukur kecenderungan radikalisme yang dikembangkannya.
Pewarta: Fathoni Ahmad
Editor: Abdullah Alawi
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Syuriyah PBNU Harapkan Muktamar Ke-35 Digelar di Pesantren dengan Dua Kriteria
2
Khutbah Jumat: Menumbuhkan Empati dan Solidaritas Sosial Melalui Kurban
3
Khutbah Idul Adha 2026: Menguatkan Solidaritas Melalui Semangat Berbagi
4
Khutbah Jumat: Meraih Pertolongan Allah dengan Membantu Sesama
5
Rapat Pleno PBNU: Munas dan Konbes Digelar 20-21 Juni 2026, Lokasi Diputuskan Menyusul
6
Menhan Sebut Seluruh Kabupaten di Jawa Akan Dikawal Batalyon Teritorial pada 2026
Terkini
Lihat Semua
