LKSB Bahas Hubungan Indonesia dan Malaysia

Jakarta, NU Online
Hubungan Indonesia dan Malaysia kerap terganggu karena persengketaan wilayah, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negeri malaysia dan klaim budaya. Permasalahan tersebut sudah ditangani kedua belah pihak, tapi sering muncul kembali di lain waktu.
<>
Menurut Direktur Lembaga Kajian Strategis Bangsa (LKSB) Abdul Ghopur hal itu diesebabkan persoalan diselesaikan dengan formal dan seremonial. “Penyelesaian masalah tidak sampai ke akar rumput,” katanya selepas diskusi Informal Cultural Meeting bertema Persepsi Pemuda Indonesia terhadap Hubungan Indonesia Malaysia di gedung PBNU, Jakarta, Selasa (26/8).

Ghofur berpendapat, penyelesaian itu harus diselesaikan melalui people to people dengan pendekatan dialogis, membangun persepsi bersama karena kita sama-sama saudara serumpun. “Pemerintah tidak bisa bergerak tanpa kemitraan dengan masyarakatnya. Di sisi lain Indonesia dan Malaysia itu satu rumpun,” katanya.

Ia berharap Pemerintah Republik Indonsia mau mendukung peran-peran yang dilakukan seperti LKSB. Di Malaysia, menurut Ghofur sudah dilakukan melalui semacam Kemenpora-nya. “Sudah saatnya pemerintah kedua negara memberikan perhatian untuk pertemuan kebudayaan,” ungkapnya.   

Hadir pada diskusi tersebut perwakilan dari Malaysia, yaitu Prof Shaharuddin Badruddin dan Prof Mohammad Nor Othman, serta Prof Mazlan Che Soh. Ketiganya dari Universitas IT Mara Malaysia. Hadir pula berbagai komponen, mulai dari PMII, PMKRI, HMI, Gerak Api, perwakilan Universitas Indonesia, Universitas Pertahanan, Universitas At-Thawalib, Intermestc Review, dan aktivis 98.

LKSB merupakan lembaga kajian dan konsultasi yang concern dengan persoalan-persoalan strategis bangsa; sosial politik, ekonomi, Sumber Daya Alam (SDA), pertahanan keamanan, hubungan internasional hukum dan HAM, agama dan budaya dan lain-lain.

Lembaga ini mendedikasikan karya-karyanya untuk perubahan yang berkeadaban bagi masa depan rakyat dan pemerintahan Indonesia. LKSB adalah organisasi bervisi kebangsaan dan bermisi kemanusiaan serta bertujuan kerakyatan. Ia adalah organisasi non-pemerintah, non-keagamaan dan bersifat semi-profit. (Abdulllah Alawi)