Lonjakan Harga Sembako Picu Kekhawatiran, LPNU Soroti Dampak Krisis Energi

Jakarta, NU Online

Krisis energi yang membayangi perekonomian global mulai berdampak nyata terhadap harga kebutuhan pokok di Indonesia. Pengurus Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU), Amrullah Hakim, menilai lonjakan harga sembako merupakan konsekuensi langsung dari meningkatnya biaya energi.

“Krisis energi langsung mendorong inflasi cost-push. Biaya transportasi naik membuat harga barang ikut naik. Harga pupuk urea yang meningkat hingga 50 persen turut menaikkan biaya produksi pangan, sehingga harga beras, telur, sayur, dan daging di pasar merangkak,” ujarnya kepada NU Online, Selasa (7/4/2026).

Ia menyebutkan, kenaikan harga tersebut berdampak langsung pada kelompok rentan, seperti petani, pengemudi ojek daring, ibu rumah tangga, dan pedagang kecil.

“Mereka paling terdampak karena tidak memiliki penyangga ekonomi. Daya beli langsung tergerus, dan ini berpotensi memicu kemiskinan baru serta ketidakstabilan sosial,” katanya.

Menurut Amrullah, tekanan inflasi yang berasal dari sisi biaya tidak mudah dikendalikan hanya dengan kebijakan jangka pendek.

Ia menilai kemampuan pemerintah dalam mengontrol harga bahan pokok sangat terbatas jika hanya mengandalkan intervensi pasar.

“Tekanan global seperti harga minyak, pupuk, dan logistik jauh lebih kuat. Cara paling efektif adalah mengendalikan dari sisi penawaran, yakni menstabilkan pupuk melalui pasokan gas domestik, menjaga biaya transportasi melalui cadangan BBM, serta membangun interkoneksi listrik agar biaya produksi turun secara struktural,” jelasnya.

Amrullah juga mengingatkan kondisi ini berpotensi berkembang menjadi krisis ekonomi yang lebih luas jika tidak segera ditangani secara serius. Ia menilai gejala yang muncul saat ini mengarah pada risiko inflasi berkepanjangan.

“Jika tidak diatasi, inflasi cost-push bisa berkembang menjadi inflasi berkepanjangan atau bahkan stagflasi. Daya beli rakyat terus tergerus, investasi melambat, dan berpotensi memicu krisis ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya langkah strategis pemerintah dalam merespons krisis energi. Dalam jangka pendek, penguatan cadangan energi dan perlindungan langsung kepada masyarakat dinilai menjadi prioritas.

“Dalam jangka pendek, perlu peningkatan cadangan BBM strategis hingga 90 hari, penyesuaian subsidi BBM menjadi bantuan langsung, serta percepatan pasokan gas untuk pabrik pupuk agar harga urea dapat segera turun,” katanya.

Untuk jangka panjang, Amrullah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur energi. “Jangka panjang, perlu percepatan interkoneksi listrik antarpulau dan memastikan transfer teknologi energi berjalan optimal,” pungkasnya.