LPBI PBNU Dorong Penguatan Penanggulangan Bencana Masuk Agenda Strategis Muktamar Ke-35 NU

Jakarta, NU Online

Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU) mendorong penguatan kapasitas organisasi di bidang penanggulangan bencana menjadi salah satu agenda strategis dalam Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama. Langkah tersebut dinilai penting agar NU memiliki sistem penanggulangan bencana yang semakin profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan di semua tingkatan kepengurusan.

Wakil Ketua LPBI PBNU Affan Asirozi mengatakan, rekomendasi utama yang akan dibawa lembaganya adalah memperkuat sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang penanggulangan bencana.

 

Menurutnya, penguatan kapasitas tidak hanya difokuskan pada penanganan saat terjadi bencana, tetapi juga mencakup seluruh aspek manajemen kebencanaan.

 

“Ke depan memang kita lebih intensif untuk melakukan penguatan sumber daya manusia yang ispesifik untuk penguatan di bidang penanggulan bencana. Bukan hanya dalam emergency response atau respon tanggap darurat, ujarnya saat ditemui NU Online di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (27/7/2026).

 

“Tapi juga dalam manajemen penanggulan bencana secara keseluruhan. Misalnya manajemen penanggulan bencana itu adan komunikasi ke titik sasaran bagaimana, logistiknya, dan lain-lain,” lanjutnya.

 

Selain peningkatan kapasitas SDM, Affan menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi antarlembaga di lingkungan NU.

 

Ia mengatakan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dijalankan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas lembaga agar respons yang diberikan lebih efektif dan mengutamakan kepentingan bersama.

 

“Dalam penanggulan bencana ini harus ada kolaborasi antar lembaga atau antar instansi, antara lain LPBINU, LAZISNU, LKNU, LKKNU, Banser Ansor yang juga konsen di situ, tingkat kolaborasi itu yang perlu ditingkatkan supaya ke depan dalam respon tanggung darurat, jadi satu kesatuan yang wujud dalam penanggulan bencana NU,” tuturnya.

 

Affan juga menilai tata kelola organisasi menjadi tantangan yang perlu dibenahi. Pergantian kepengurusan kerap membuat sumber daya, pengalaman, serta standar operasional yang telah dibangun tidak berlanjut. Karena itu, LPBI PBNU mendorong adanya sistem yang mampu menjaga kesinambungan kapasitas organisasi dari satu periode ke periode berikutnya.

 

Ia menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut akan menjadi bagian dari usulan LPBI PBNU dalam Muktamar Ke-35 NU sebagai langkah memperkuat organisasi menghadapi risiko bencana yang terus meningkat.

 

“Itu yang kira-kira rekomendasi kami di Muktamar besok untuk perbaikan organisasi ke depan,” pungkas Affan