Mahasiswa Kritik Alokasi Anggaran Pendidikan Rp335 Triliun untuk MBG: Tak Jawab Akar Persoalan

Jakarta, NU Online

Sejumlah mahasiswa mengkritik rencana pemerintah yang mengalokasikan sekitar Rp335 triliun atau 44 persen dari total Rp757,8 triliun anggaran pendidikan untuk Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban biaya pendidikan, termasuk memicu kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Bahkan, MBG disebut sebagai program yang tidak menjawab akar persoalan pendidikan di Indonesia.

Mahasiswa Universitas Airlangga Riski Maulana Ibrahim mempertanyakan prioritas dan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan, terutama ketika sebagian besar dana justru dialihkan ke program pemenuhan gizi.

“Makanan Bergizi Gratis merupakan salah satu program kerja Presiden Prabowo Subianto yang cukup menuai kontroversi, dan saya termasuk dalam bagian oposisi terhadap program kerja ini,” ujarnya kepada NU Online pada Selasa (19/8/2kepada

Ia menilai alokasi 44 persen dari anggaran pendidikan untuk MBG merugikan rakyat yang membutuhkan akses pendidikan berkualitas.

Riski menyoroti fakta bahwa Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 menunjukkan 76 persen orang tua mengaku kesulitan melanjutkan pendidikan anaknya.

“MBG tidak menjawab akar persoalan pendidikan di Indonesia. Banyak sekali orang bisa memenuhi kebutuhan pangan, tapi sedikit orang bisa melanjutkan pendidikannya,” tegas Riski.

Kritik serupa datang dari mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, Arif Ridwan. Ia menyayangkan anggaran program MBG justru bersumber dari pemotongan anggaran pendidikan yang signifikan.

“Karena sumber anggarannya yang mana memotong 44 persen anggaran belanja negara bidang pendidikan atau sebesar Rp335 T, yang mana ini dapat memicu kenaikan UKT di Perguruan Tinggi,” ujarnya.

Arif menilai kondisi tersebut akan semakin memberatkan mahasiswa kelas menengah yang tidak mendapat bantuan sosial, namun juga tidak mampu membayar UKT tinggi.

“Saya sebagai mahasiswa, berharap pada pemerintah untuk melakukan riset lebih lanjut terhadap pemotongan anggaran pendidikan dalam RAPBN tahun 2026 tersebut,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa pemerintah hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait mekanisme pengawasan maupun dampak program MBG terhadap biaya pendidikan, termasuk potensi kenaikan UKT di perguruan tinggi.

Sebelumnya, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyebut kebijakan tersebut keliru dan merupakan kesalahan besar pemerintah.

“Anggaran pendidikan diambil untuk MBG sebesar Rp757 triliun atau 44 persen adalah dosa besar bagi pemerintah Prabowo. MBG itu bukan bagian dari pendidikan. Tapi lebih cocok dijalankan oleh Kementerian Sosial,” kata Uchok.