Menag Minta Optimalkan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Jakarta, NU Online
Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali minta agar penyelenggaraan ibadah haji dapat dioptimalkan lagi, mulai dari proses pendaftaran (haji reguler dan khusus), penyederhanaan prosedur pembatalan, pengisian sisa dan tambahan kuota, termasuk alokasi petugas daerah.<>

Pernyataan itu disampaikan Menag dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Dirjen Penelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Slamet Riyanto pada pembukaan rapat kerja teknis penyelenggaraan ibadah haji pusat dan daerah tahun 1433H/2012M di Jakarta, Selasa petang.

Rapat diikuti sekitar 112 orang, terdiri  dari para Kakanwil Kemenag, Kepala Bidang, dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan  Kementerian Perhubungan. Termasuk pula para pengelola embarkasi haji dan sejumlah pejabat dari kalangan perbankan sebagai Bank Penerima Setoran (BPS) Haji dari seluruh Indonesia.

Menurut Menag, daftar tunggu jemaah haji Indonesia kini sudah mencapai 1,7 juta orang. Sedangkan kuota haji Indonesia 211 ribu orang setiap tahun. Pihaknya sudah melakukan permohonan tambahan kuota kepada pemerintah Arab Saudi sebanyak 30 ribu. Karena itu, ke depan, perlu dilakukan efektifitas dan optimalisasi proses pendaftaran hingga penyerderhanaan prosedur dalam penyelenggaraan ibadah haji ke depan.

Hal ini erat kaitannya dengan masih banyaknya jemaah haji non kuota. Maka, perlu dilakukan koordinasi terpadu dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri dan Arab Saudi, katanya.

Ia juga mengakui bahwa dewasa ini kondisi di Mekkah berbeda dengan tahun sebelumnya terkait dengan proyek perluasan Masjidil Haram yang masih terus berlangsung. Keadaan itu menyulitkan pihak jajaran kementerian ini untuk mendapatkan pondokan terdekat pada jarak kurang dari 2000 meter dari Masjidil Haram. Naiknya harga sewa rumah akibat adanya pembongkaran 1700 gedung di sekitar Masjidil Haram menuntut adanya perhatian lebih.

Menurut catatan Ditjen PHU, perolehan pemondokan sudah mencapai sebanyak 226 rumah atau sebanyak 68,22 persen. Untuk memenuhi kekurangan perolehan pondokan itu perlu dilakukan antisipasi dengan menyewa gedung di wilayah Mahbazin dan Bakhutmah dengan harga yang terjangkau dan disediakan transportasi. Untuk ini perlu dilakukan sosialisasi intensif sehingga jemaah dapat memahami kondisi sesungguhnya.

Ia pun berharap kualitas pelayanan katering jemaah haji di Arab Saudi dilakukan perbaikan dengan mengkombinasikan penyajian sistem prasmanan dan boks khusus di Arafah dan  Mina, sedangkan di Madinah perlu makanan ringan tanpa penambahan biaya. Pengetatan pengawasan dan teknis pendistribusian juga perlu perhatian dari para petugas di lapangan.

Hal lain yang menjadi catatan pihak Kemenag adalah perlunya dilakukan penyerderhanaan rekening dan jumlah Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). "Penerimaan dana setoran awal yang dilakukan di 27 BPS perlu penyederhanaan rekening," ucapnya menambahkan.



Redaktur : Syaifullah Amin