Menag Tak Ingin Ada Mafia dan Sikap Koruptif dalam Pelayanan Haji

Jakarta, NU Online
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tak ingin mendengar ada kelalaian dalam layanan jamaah haji khususnya pada musim haji 1445 H/ 2024 M. Ia juga mengingatkan dan tak ingin mendengar adanya perilaku koruptif. 

 

"Ini semata-mata menjaga agar layanan berjalan baik, perilaku koruptif dalam haji ini tidak terjadi. Kita ingin tak ada mafia dalam pelaksanaan haji. Pak Dirjen haji harus lebih proaktif menghadapi ini," tegasnya saat membuka Rapat Kerja Nasional Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) di Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Untuk menguatkan kebijakan tersebut, pria yang karib dipanggil Gus Men ini, meminta Inspektorat Jenderal Kemenag terlibat langsung dalam mengawasi pelaksanaan haji 2024. Kemenag juga telah menyewa pengacara untuk memastikan semua kontrak yang berkaitan dengan haji ini berjalan baik tanpa ada kesalahan.

 

"Saya minta keterlibatan pengacara sudah dari awal. Kemudian, Pak Irjen jangan dipersulit dalam tugasnya,” tegasnya dikutip dari laman Kemenag.

Gus Men meminta Rakernas menjadi media evaluasi untuk meningkatkan pelayanan haji. "Pelayanan yang akan datang harus jauh lebih baik. Saya tidak mau Rakernas ini tidak menghasilkan apapun untuk pelayanan jamaah akan datang," ucapnya terkait pelayanan haji yang tahun ini masih mengusung semangat Haji Ramah Lansia.

Gus Men minta agar pelayanan jamaah dipersiapkan secara detil, termasuk jamaah lansia. "Harus ada program khusus untuk lansia, mulai di tanah air, di tanah suci hingga kembali ke tanah air. Buatkan program khusus. Ini penting, harus dijadikan prioritas, tanpa mengurangi pelayanan kepada jamaah lain," jelasnya.

 

"Berkaca dari pelaksanaan 2023, makanan harus diperhatikan. Terus kemudian mungkin sejak di asrama sudah diajak senam, bahkan mungkin disiapkan alat yang bisa mendeteksi lokasi lansia. Karena tahun lalu banyak yang tersesat rata-rata lansia," ungkapnya.

Gus Men juga meminta jajaran Ditjen PHU untuk memperhatikan masalah kuota. Tahun ini, kuota Indonesia mencapai 241.000, terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan haji. Gus Men minta agar kuota ini bisa diserap dengan baik.

Tak hanya soal haji, Gus Men juga menyoroti soal umrah backpacker. Ia berharap ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Regulasi tersebut, nantinya diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan Jamaah umrah.

"Saya minta regulasi dibuat proper dan baik. Orientasinya, bagaimana setiap warga negara yang umrah terjamin kesehatan, keselamatan, dan kenyamanannya," ungkapnya.

 

Hal tersebut, menurutnya, perlu dikoordinasikan bersama seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). "Buat sistem yang baik, bagaimana sistem ini terintegrasi dengan PPIU, PIHK, dan KBIHU dalam memberikan layanan kepada jamaah, terutama yang akan umrah," pintanya.