Mendagri Ungkap Makan Bergizi Gratis Juga Akan Didanai Pemerintah Daerah

Jakarta, NU Online

 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah daerah (Pemda) juga akan berperan penting dalam pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Tito, selain untuk meningkatkan kesehatan, program ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. 

 

"Saya izin menambahkan. Jadi, peran daripada Pemda ya, karena pemda-pemda ini banyak yang antusias mendukung program Makan Bergizi Gratis ini," katanya saat jumpa pers usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jum'at (18/1/2025).

 

Program MBG, kata Tito, diyakini akan menciptakan ekonomi sirkuler. Produk pangan dan ternak yang dihasilkan masyarakat akan dibeli untuk memenuhi kebutuhan program, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

 

"Sudah jelas ada off takernya (pembeli hasil peternakan) ada pembeli diserap jadi ini bisa mendorong pangan masyarakat apa menanam beternak dan lain-lain dibeli dan ini akan terjadi ekonomik sirkuler sehingga daerah-daerah antusias," jelasnya.

 

Tito menyebutkan bahwa banyak Pemda yang antusias mendukung program ini. Beberapa daerah bahkan telah mengalokasikan anggaran untuk program ini melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). 

 

"Saya sudah melakukan Zoom meeting dengan seluruh Sekda, sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya. Untuk tahun 2025 ini, kontribusi daerah yang ingin berpartisipasi (bukan menyumbang) diperkirakan sekitar 2,3 triliun, karena pelaksanaannya akan dimulai pada bulan September," katanya.

 

Selain itu, Tito mengatakan bahwa setelah kepala daerah dilantik, akan ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD untuk mendukung pembangunan sarana satuan pelayanan gizi, yang diperkirakan akan dibangun di sekitar 2.000 hingga 4.000 sekolah di seluruh Indonesia. 

 

Tito berharap kepada Pemda diharapkan tidak hanya membangun sarana satuan pelayanan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan dan ternak yang diperlukan untuk mendukung program. 

 

"Nah, tadi tinggal apakah peran Pemda dalam membangun sarana satuan pelayanan, kemudian mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan ternak sebagai suplai, atau yang kedua, daerah-daerah ini juga menyalurkan anggarannya ke sekolah untuk membuat infrastruktur, di mana sekolah mengelola komite sekolah, misalnya," katanya.

 

Tito juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Gizi Nasional untuk memastikan daerah-daerah yang belum tersentuh program ini bisa mendapat dukungan. 

 

Program MBG ini, lanjutnya, akan disesuaikan dengan kapasitas daerah. Misalnya, daerah dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tinggi seperti Kabupaten Bandung, yang memiliki anggaran yang cukup besar, dapat menanggung seluruh biaya program ini untuk sekolah-sekolah di wilayahnya.

 

Sementara itu, daerah dengan PAD rendah, terutama di wilayah Indonesia timur, akan mendapatkan bantuan dari Badan Gizi Nasional.

 

"Tergantung dari PAD masing-masing. Contohnya, misalnya Kabupaten Bandung, PAD-nya kan 90 persen dari APBD mereka, sementara 10% sisanya berasal dari anggaran pusat. Dengan anggaran 10 triliun dan jumlah anak SD yang banyak, mereka bisa meng-cover semuanya, cukup untuk semua," katanya.

 

"Namun, ada juga daerah dengan PAD yang rendah, terutama di bagian timur. Nah, kalau di daerah seperti ini, mereka bisa meng-cover 500 anak, sementara sisanya akan dicover oleh program gizi nasional," terangnya.