Mendikbud: Ujian Nasional Diubah Menjadi Asesmen Kompetensi

Jakarta, NU Online

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim menyampaikan bahwa pendidikan Indonesia di masanya mengikuti standar PISA (Programme for International Student Assessment) atau Program Penilaian Pelajar Internasional. Hal ini menjadi alasannya untuk mengubah UN menjadi asesmen kompetensi siswa.

"Semua akan mengerucut untuk peningkatan angka PISA kita. Itu referensi kita. Itulah kenapa menghilangkan UN format sekarang dan mengubahnya menjadi asesmen kompetensi," katanya saat Webinar silaturahim virtual Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan Pengurus Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Selasa (30/6).

Menurut Robert M. Smith (2002), asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak, yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran.

Nadiem menyampaikan bahwa pemberlakuan asesmen kompetensi tersebut guna mengikuti standar dunia agar dapat mengejar level kompetitif dunia. "Anak SD kita pada saat mereka keluar 10 sampai 15 tahun lagi bekerja, mereka akan 100 persen berkompetisi dengan dunia," ujarnya.

Menurutnya, PISA harus menjadi standar untuk mengukur kualitas bangsa. Ia menganalogikan timnas yang juga harus bertanding dengan tim dari negara lain untuk mengetahui sejauh mana kemampuannya.

Meskipun demikian, PISA bukanlah satu-satunya standar. Karenanya, ia mengombinasikannya dengan survei karakter untuk melihat nilai-nilai yang dibawanya, akhlaknya, moralitas, dan kebangsaannya, hingga kondisi lingkungan sekolahnya.

"Dua ini harus sama-sama. Jadi komprehensif, holistik. Bukan saja otak, tetapi juga pendidikan karakter sama pentingnya dengan kemampuan bernalar kalau tidak lebih penting," ujarnya.

Karenanya, kualitas menjadi hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan sehingga ia mengusung Merdeka Belajar.

Kualitas atau mutu pendidikan yang dimaksud, menurutnya, adalah karakter, moralitas, keterampilan, spiritualisme, kemandirian, kemampuan bernalar, dan memecahkan masalah. Hal yang tak kalah penting lagi untuk masa depan adalah kemampuan bekerja sama atau berkolaborasi.

"Ini tujuan merdeka belajar," pungkasnya.

Pertemuan virtual ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemdikbud Ainun Naim, Ketua PBNU Hanif Saha Ghafur, dan Ketua Lembaga Perguruan Tinggi PBNU Moh. Nasir. Hadir juga para pengurus LP Ma'arif, pengurus LPTNU seluruh Indonesia, dan lengurus Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI).

Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad