Pasien BPJS Masih Kerap Merasa Diperlakukan Berbeda, PDNU Soroti Lemahnya Sistem Layanan

Jakarta, NU Online

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan selama ini menjadi tumpuan jutaan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan. Namun di lapangan, masih muncul keluhan bahwa pasien BPJS kerap menghadapi pelayanan yang lebih lambat dan berbelit dibandingkan pasien umum. Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa pasien BPJS mendapatkan perlakuan yang berbeda.

Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama (PP PDNU) dr Muhammad S Niam mengatakan bahwa persepsi tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan karena dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional.

“Persepsi diskriminasi terhadap pasien BPJS merupakan masalah yang kompleks. Dalam banyak kasus, diskriminasi memang dapat terjadi, tetapi pada kasus lain yang dirasakan pasien sebagai diskriminasi sebenarnya berasal dari perbedaan aturan pembiayaan, sistem rujukan, atau keterbatasan sumber daya,” katanya kepada NU Online pada Senin (10/8/2026).

Niam mengatakan bahwa salah satu penyebab yang paling sering dikeluhkan masyarakat adalah perbedaan waktu tunggu pelayanan. Pasien BPJS kerap merasa harus mengantre lebih lama dibandingkan pasien umum atau pasien dengan asuransi swasta.

“Pasien BPJS sering merasa harus menunggu lebih lama dibandingkan pasien umum atau pasien dengan asuransi swasta, baik di poliklinik, laboratorium, maupun saat menunggu tindakan,” katanya.

Ia menambahkan, perbedaan akses terhadap layanan tertentu juga kerap menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda.

“Ada tindakan, obat, alat kesehatan, atau pemeriksaan tertentu yang tidak dijamin BPJS sesuai indikasi medis atau regulasi. Pasien dapat menganggap pembatasan tersebut sebagai perlakuan yang berbeda dari rumah sakit, padahal sering kali merupakan konsekuensi aturan pembiayaan,” ucapnya.

Niam juga menyoroti lemahnya komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien yang sering kali memperburuk persepsi diskriminasi. Menurutnya, penjelasan yang singkat, terburu-buru, atau kurang empatik dapat membuat pasien merasa tidak dihargai meskipun pelayanan medis yang diterima sudah sesuai standar.

“Penjelasan yang singkat, terburu-buru, atau kurang empatik membuat pasien merasa tidak dihargai, meskipun pelayanan medis yang diberikan sebenarnya sudah sesuai standar,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan adanya stigma terhadap pasien BPJS yang berpotensi memunculkan diskriminasi nyata di lapangan. Jika ada tenaga kesehatan atau petugas administrasi yang beranggapan bahwa pasien BPJS merepotkan, tidak mampu, atau tidak menguntungkan, sikap tersebut dapat tecermin dalam pelayanan dan menimbulkan diskriminasi yang nyata.

Untuk mencegah hal tersebut, Niam menekankan bahwa perbaikan harus dilakukan dari berbagai pihak. Ia meminta tenaga kesehatan memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan medis, bukan jenis pembiayaan pasien.

“Memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan medis, bukan jenis pembiayaan. Berkomunikasi dengan empati dan menghormati setiap pasien,” tegasnya.

Niam juga menekankan pihak rumah sakit untuk menerapkan standar pelayanan yang sama bagi seluruh pasien, menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta meningkatkan pelatihan etika pelayanan.

Ia mendorong BPJS Kesehatan dan pemerintah untuk penyederhanaan prosedur administrasi, perbaikan sistem pembiayaan, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap fasilitas kesehatan agar tidak ada lagi pasien yang merasa dianaktirikan hanya karena menggunakan BPJS.