PBNU Dorong Pembentukan Badan Pengelolaan Sampah Indonesia

Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Juri Ardiantoro memandang bahwa persoalan sampah merupakan problem yang sangat serius. Karena itu tidak cukup jika hanya diurusi oleh satu direktorat jenderal saja. Ia kemudian mendorong satu badan khusus setingkat kementerian untuk mengurusi soal pengelolaan sampah di Indonesia.

 

Satu-satunya yang mengurusi soal sampah itu adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya, dan Beracun (PSLB3) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

 

“Mungkin perlu juga dikaji. LPBI (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim) PBNU menginisiasi, mendorong, mengkaji apakah satu dirjen di KLHK itu mampu dan bisa bekerja untuk menangani persoalan sampah di Indonesia yang sangat luar biasa ini,” ungkap Juri dalam peluncuran produk ramah lingkungan LPBINU di Lantai 8 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164 Jakarta, pada Kamis (25/2).

 

Jika hasil kajian tersebut dapat memunculkan rekomendasi soal perlunya dibentuk satu lembaga setingkat menteri untuk khusus menarik sampah maka sangat bagus untuk masa depan pengelolaan sampah dalam negeri. 

 

Juri berkaca pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang khusus menangani soal kebencanaan. Namun, ia menilai BNPB lebih banyak menangani masalah hilir. Padahal salah satu penyebab bencana adalah permasalahan yang ditimbulkan dari hulu.

 

“Antara lain adalah pengelolaan sampah. Sampah yang mampet dan menggunung di mana-mana, mengotori seluruh daerah aliran sungai (DAS), kemudian menjadi sebab air tidak bisa mengalir, dan air tidak tampak bersih karena kotor oleh sampah,” jelas Juri. 

 

Ia berpandangan bahwa persoalan sampah yang sudah sedemikian kronis dan serius seperti itu bukan hanya dapat menyebabkan banjir, tetapi juga akan berdampak pada kesehatan masyarakat secara umum.

 

“Kalau sudah persoalannya sedemikian kronis dan serius, mungkin perlu dipikirkan LPBINU atas nama PBNU bisa merekomendasikan ini, perlu satu kepala badan setingkat menteri, badan pengelolaan sampah Indonesia. Karena sampah masalahnya sangat krusial,” tegasnya.

 

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa meskipun sudah terdapat banyak dasar hukum mengenai sampah, bahkan KLHK juga sudah membuat panduan bagaimana mengelola sampah, tetapi aturan atau kebijakan dari pemerintah juga tidak cukup tanpa adanya gerakan kesadaran masyarakat terkait bahaya sampah.

 

“Sehingga persoalan sampah ini harus betul-betul ditangani sebaik-baiknya,” tegas Juri. 

 

Penguatan peran NU dalam persoalan ligkungan

Juri Ardiantoro mengapresiasi Bank Sampah Nusantara (BSN) Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU yang telah meluncurkan berbagai produk ramah lingkungan untuk mengurangi sampah dalam negeri.

 

Menurut Juri, BSN LPBINU telah mampu memberikan kabar dan cerita kepada dunia luar bahwa NU bukan hanya dilihat sebagai organisasi keagamaan yang tradisional, tetapi di dalamnya juga terdapat kumpulan orang yang mampu memikirkan tentang masa depan dunia dari perspektif pengelolaan sampah. 

 

"Saya mengapresiasi BSN LPBINU karena terdapat orang-orang yang keren dan mau memikirkan tentang masa depan dunia dari perspektif pengelolaan sampah,” tutur Juri.

 

Juri kemudian mendoakan para pengurus LPBINU agar senantiasa disehatkan dan mampu terus mengemban amanah luar biasa karena langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. 

 

"Selamat meluncurkan produk ramah lingkungan BSN LPBINU didukung oleh Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan), semoga ini menjadi amal jariyah kita semua," harap Juri.

 

Problem yang sulit dikendalikan

Sebelumnya, Ketua LPBI PBNU M Ali Yusuf mengatakan bahwa persoalan sampah hingga kini masih menjadi problem sangat pelik dan sulit dikendalikan karena timbunan sampah yang masih sangat banyak. Karena itu, peluncuran produk ramah lingkungan yang dilakukan oleh Bank Sampah Nusantara (BSN) LPBINU sangat tepat untuk membantu mengurangi jumlah sampah di Indonesia. 

 

Ali kemudian mengutip data tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa terdapat 67,8 ton sampah per tahun. Angka tersebut cukup besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang juga sangat banyak.

 

“Tapi saya kira bukan menjadi alasan jumlah penduduk yang kemudian harus disamakan dengan jumlah sampah, karena ini terkait dengan pola pikir dan perilaku. Kalau dalam istilah hari ini adalah bagaimana menciptakan pola hidup yang berkelanjutan (sustainable living),” katanya.

 

Ia menjelaskan, pemerintah Indonesia saat ini memiliki target pengurangan sampah 30 persen secara umum dan pengurangan 70 persen sampah plastik pada 2025. Menurut Ali, target pemerintah seperti itu sangat ambisius. 

 

“Target pengurangan sampah itu cukup fantastis dan ambisius tapi kita harus dukung karena ini (pengurangan sampah) merupakan niat yang sangat baik,” tegas Ali.

 

Direktur BSN LPBINU Fitria Aryani mengatakan bahwa momentum peluncuran tersebut sangat ditunggu-tunggu karena merupakan cita-cita besar untuk bisa menciptakan satu produk yang ramah lingkungan.

 

“Karena mungkin selama ini kita hanya bermain di lintingan koran, transaksi sampah, dan sebagainya. Tapi kemudian ada satu program yang diberikan Kemnaker kepada sembilan kelompok di delapan kabupaten/kota yang alhamdulillah bisa menghasilkan produk-produk ramah lingkungan yang diluncurkan hari ini,” katanya.

 

Selama ini, LPBINU merasa resah dengan beberapa produk seperti pembalut yang dipakai perempuan pada setiap datang bulan atau menstruasi. Pembalut merupakan sampah yang tidak bisa didaur ulang. 

 

“Kita sama-sama tahu bahwa pembalut memberikan dampak banjir karena pendangkalan sungai. Sayangnya memang pembalut merupakan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Inilah yang sebenarnya menggerakkan BSN LPBINU kenapa akhirnya kita membuat satu produk yang salah satunya adalah pembalut ramah lingkungan,” tutur Fitria.

 

Perlu diketahui, acara peluncuran produk ramah lingkungan oleh BSN LPBINU itu dilaksanakan atas kerja sama yang dilakukan dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dalam program padat karya dan kewirausahaan baru.

 

Program ini dilaksanakan oleh sembilan kelompok cabang BSN LPBINU dari delapan kabupaten/kota. Di antaranya adalah Cilacap, Bandung Barat, Kebumen, Surabaya, Lumajang, Ponorogo, Situbondo, Sumedang, dan Jakarta Pusat.

 

Kegiatan peluncuran produk ramah lingkungan ini juga digelar untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2021 yang jatuh pada setiap 21 Februari. Tahun ini, peringatan HPSN mengangkat tema Sampah Bahan Baku Ekonomi di Masa Pandemi.

 

Berbagai produk yang dihasilkan bertujuan untuk mengurangi sampah perempuan yang tidak bisa didaur ulang. Antara lain adalah pembalut kain, kapas kain, dan konjac sponge. Kemudian, diproduksi juga berbagai produk kebutuhan rumah tangga seperti sabun lerak, sabun luffa dari gambas atau oyong, sedotan kaca, dompet masker, masker kain, dan hand sanitizer.

 

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Kendi Setiawan