PBNU Harus Perhatikan Pengembangan NU di Luar Jawa
NU Online · Sabtu, 1 Agustus 2015 | 06:01 WIB
Jombang, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2015-2020 mendatang harus memperhatikan lebih serius pengembangan NU di luar pulau Jawa. Pengembangan NU di luar Jawa ini sangat penting karena masih banyak kelemahan dari NU di luar Jawa dibanding di pulau Jawa. Siapa pun yang memimpin PBNU ke depan dari hasil Muktmar ke-33 NU, ini harus menjadi perhatian.<>
Demikian diungkapkan Rais Syuriah PWNU Sumatera Barat KH Zainal MS menjawab pertanyaan NU Online di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (1/8). Menurut Zainal, kondisi NU di luar Jawa hanya pada wilayah tertentu saja yang lumayan baik. Tetapi masih banyak yang kondisi struktural dan pengkaderannya yang memprihatinkan.
"Perhatian khusus PBNU untuk pengembangan NU di luar pulau Jawa sangat dibutuhkan untuk memperkuat jaringan dan akses NU dalam mempertahankan NKRI yang sudah final bagi NU. Dengan makin gencarnya gerakan yang merongrong keutuhan NKRI belakangan ini, maka kehadiran NU semakin dibutuhkan," kata Zainal.
Dikatakan Kiai Zainal, perhatian khusus PBNU tersebut harus lebih konkrit, tersistem dan support yang jelas. Kesulitan yang utama dialami pengurus NU di luar Jawa tersebut adalah tidak adanya bidang usaha yang dapat mendukung aktivitas ke-NU-an. Beberapa bidang usaha yang bisa dikembangkan NU di daerah adalah pengembangan unit usaha pelayanan masyarakat, pengembangan bidang energi dan pertanian. Pengembangan usaha ini sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.
"NU harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maupun pemerintahan (daerah). Dengan adanya fokus pengembangan dan penguatan NU di luar Jawa, maka NU akan lebih banyak dirasakan manfaatnya bagi bangsa Indonesia ini," tambah Zainal.
Untuk itu, PBNU harus memperkuat pengkaderan berbasis pondok pesantren. Pesantren di luar Jawa harus dilibatkan dalam pengembangan NU. Selain itu, memperdalam penguatan nilai-nilai Ahlussunnah Waljamaah di tengah masyarakat. “Kalau di pulau Jawa mayoritas pondok pesantrennya sudah NU. Berbeda dengan di luar Jawa, yang masih "asing" dengan NU,” tutur Zainal menambahkan. (Armaidi Tanjung/Fathoni)
Terpopuler
1
DPR Coret Ketentuan Pemiskinan Koruptor dalam UU Perampasan Aset, Ini Alasannya
2
PBNU Bakal Sosialisasikan Program Khidmah NU, 33 Cabang Disiapkan Jadi Percontohan
3
UU Perampasan Aset: Tersangka Meninggal atau Kabur, Aset Tetap Bisa Dirampas jika Capai Rp1 Miliar
4
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
5
KTT APEC, Presiden Prabowo Harap Pertemuan Xi Jinping, Trump, Putin Wujudkan Stabilitas dan Perdamaian Dunia
6
Pesantren Award 2026 Digelar 25-26 November, Kemenag Apresiasi Kepala Daerah Pendukung Pendidikan Pesantren
Terkini
Lihat Semua