PBNU: Jangan Terpancing Isu PKI!

Jakarta, NU Online
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H As’ad Said Ali meminta berbagai pihak untuk tidak sibuk mengungkap luka lama. Hal ini disampaikannya terkait munculnya pemberitaan kembali mengenai peristiwa pemberontakan PKI pada 1948-1965.<>

Dalam acara "Tabayyun Kebangsaan Pemberontakan PKI 1848-1965 di Mata NU/GP Ansor" yang diselenggarakan di sekretariat Pimpinan Pusat GP Ansor, Jakarta, Senin (15/10), As'ad meminta berbagai pihak tidak mengungkit-ungkit peristiwa pemberontakan PKI.

Menurutnya, jika sejarah kelam pemberontakan PKI yang berujung pada konflik berdarah diungkit kembali, maka peristiwa-peristiwa berdarah lain juga akan diungkit, dan bangsa Indonesia akan sibuk mengungkit-ungkit luka lama.

“Saatnya tidak mengungkap konflik lama. Kalau kasus PKI diungkit, maka yang lain juga akan diungkit. Kasus Ambon, Sampit, Banyuwangi juga akan diungkit. Dan kita akan sibuk mengungkit-ungkit. Maka marilah kita mengubur masa lalu, kita tatap masa depan,” katanya.

Terkait pemberitaan yang menyudutkan NU dalam peristiwa G30S PKI, As’ad mengimbau kader Ansor untuk tidak terprofokasi.

“Saya meminta Ansor gunakan akal bersih. Kalau kita terpancing, maka mereka yang akan memanfaatkan. Mari kita gelorakan semangat kebangsaan, bukan permusuhan,” katanya.

Sebelumnya Ketua Umum PP GP Ansor Nusron Wahid mengungkapkan, pihaknya menemukan banyak pemberitaan mengenai peristiwa pemberontakan PKI yang tidak seimbang dan cenderung menyudutkan NU, karena waktu itu NU dalam posisi berhadapan langsung dengan PKI.

"Kita tidak akan melakukan demonstrasi, tapi kalau sejara ditulis tidak utuh maka Ansor tidak akan tinggal diam," katanya.

Namun terkait beberapa pemberitaan yang menyudutkan NU dalam peristiwa pemberontakan PKI, As’ad Ali mengungkapkan bahwa PBNU telah menyampaikan fakta yang sebenarnya.

“Yang terjadi pada tahun 1965 adalah konflik komunal, antara yang pro PKI dan yang anti PKI. Yang PKI punya tentara dan yang anti PKI juga punya tentara dan mereka berkonflik," katanya.

Ia menambahkan, negara dalam hal ini juga tidak perlu minta maaf. "Yang terjadi bukan politik penzaliman. Jadi negara tidak perlu minta maaf. Yang terjadi adalah konflik komunal, jadi biarlah rekonsiliasi terjadi secara alami," katanya.


Penulis: A. Khoirul Anam