Peserta Wafat pada Latsarmil KDMP Didominasi Perempuan, Komnas Desak Evaluasi Total Pembekalan Bergaya Militer

Jakarta, NU Online

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap metode pembekalan calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) setelah lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil). Lembaga tersebut menilai pendekatan militer bagi peserta sipil harus dikaji ulang dengan mengedepankan hak asasi manusia, keadilan gender, dan prinsip do no harm.

 

Komisioner Komnas Perempuan Yuni Asriyanti menjabarkan bahwa lima peserta dinyatakan meninggal akibat tuberkulosis, henti jantung (cardiac arrest), dan heat stroke. Tiga dari lima korban merupakan perempuan sehingga aspek perlindungan berbasis gender tidak dapat diabaikan.

Ia menegaskan bahwa negara tetap bertanggung jawab atas peristiwa tersebut meskipun peserta telah dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan awal maupun mengikuti pelatihan secara sukarela.

 

“Fakta bahwa tiga dari lima peserta yang wafat adalah perempuan menunjukkan perlunya memastikan bahwa setiap program negara, termasuk pembekalan bagi peserta sipil, dirancang dengan mengutamakan keselamatan, kebutuhan spesifik, dan perlindungan yang setara bagi perempuan,” katanya dalam keterangan diterima NU Online, Rabu (1/7/2026).

yuni menyoroti temuan adanya 32 peserta SPPI perempuan yang diketahui sedang hamil tetapi sempat dinyatakan lolos mengikuti Latsarmil sebelum akhirnya dipulangkan.

“Meskipun kemudian diputuskan untuk dipulangkan, hal ini menunjukkan proses skrining kesehatan yang tidak responsif gender,” katanya.

 

Meski Kementerian Pertahanan telah mengubah Latsarmil menjadi Pembekalan Bela Negara dengan mengurangi latihan fisik kemiliteran, Komnas Perempuan menilai perubahan itu belum cukup.

 

Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madanih menegaskan penguatan kapasitas calon manajer koperasi semestinya berfokus pada kepemimpinan, tata kelola, literasi keuangan, dan manajemen organisasi, bukan pada doktrin militeristik.

 

“Dalam pengelolaan koperasi penting bagi peserta untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat memperkuat kesetaraan dan kepemimpinan perempuan pada tata kelola koperasi, serta pengelolaan anggaran berbasis gender, termasuk meminimalkan kerentanan stereoptipe dan stigmatisasi bahkan diskriminasi terhadap perempuan,” tegasnya.

Komnas Perempuan merekomendasikan evaluasi mendalam terhadap penggunaan metode dan doktrin militer dalam pembekalan peserta sipil SPPI, pengusutan independen yang sensitif gender atas meninggalnya lima peserta, pelibatan lembaga nasional HAM dalam pemantauan, serta pemenuhan hak keluarga korban, termasuk akses informasi, pemulihan psikologis, kompensasi, dan jaminan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Hilmy Muhammad, juga mempertanyakan relevansi pelatihan bergaya militer bagi calon manajer koperasi. Menurutnya, pengelolaan KDMP dan KNMP lebih membutuhkan keahlian tata niaga, manajemen bisnis, dan strategi pemasaran dibandingkan latihan fisik yang berat.

“Pelatihan untuk level manajerial itu semestinya berfokus pada kecerdasan emosional, kepemimpinan, dan pemecahan masalah, bukan malah diforsir secara fisik di luar batas kemanusiaan. Logikanya sederhana, kalau urusannya soal jualan dan memajukan unit usaha koperasi, mestinya yang dicari dan dilatih adalah mereka yang ahli manajemen atau ahli jualan,” ujarnya.

“Seumpama mengelola hasil pertanian, kalau mau hasil penjualannya oke, yang jualan ya ahlinya yakni pedagang atau pemasar, bukan memaksakan petaninya yang langsung jualan. Apalagi ini, mau mencetak manajer koperasi tapi pendekatannya kemiliteran yang sangat jauh dari esensi tata niaga,” sambungnya.

Ia mendesak penghentian seluruh rangkaian rekrutmen maupun pelatihan fisik KDMP hingga audit menyeluruh terhadap standar keselamatan dilakukan.

“Sistem pelatihan yang mereka pakai ini terbukti membunuh, maka hentikan semua kegiatan di lapangan sekarang juga. Manajemen KDMP tidak bisa hanya sekadar mencuci tangan dengan memberikan santunan lalu merasa masalah selesai. Mereka memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang sangat berat atas hilangnya lima nyawa anak bangsa,” tegasnya.