PBNU: Penyiraman Air Keras Tak Boleh Terulang Lagi

Jakarta, NU Online

 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlhatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan tidak boleh terulang kembali di ruang publik Indonesia.

 

Gus Yahya menilai peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, terutama dalam memastikan bahwa norma hukum dan etika sosial benar-benar dijalankan secara konsisten. Hal ini penting guna mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa mendatang.

 

“Ya apalagi ini tindakan yang luar biasa berbahaya dan jahat. Harus tidak boleh terulang lagi,” ujar Gus Yahya usai Konferensi Pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

 

Ia menekankan pentingnya penguatan mekanisme penyelesaian hukum yang berkeadilan serta tidak memberi ruang bagi impunitas dalam kasus-kasus kekerasan terhadap warga sipil.

 

"Kita harus punya cara, kita harus betul-betul menjalankan norma-norma yang semestinya untuk menyelesaikan soal ini. Tidak boleh lagi diulang-ulang seperti itu," lanjutnya.

 

Terkait dorongan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF), Gus Yahya menyatakan pada prinsipnya tidak mempermasalahkan langkah tersebut sebagai upaya mengungkap fakta secara lebih komprehensif.

 

"Ya boleh saja. Setuju saja saya pencari fakta dan lain-lain," katanya.

 

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pada akhirnya proses penegakan hukum tetap harus menjadi tujuan utama dari setiap upaya pencarian fakta tersebut.

 

"Walaupun itu sifatnya saya tidak tahu itu pencari fakta statusnya nanti bagaimana ya. Itu kan dibentuk presiden. Ya boleh, tapi kan nanti ujungnya kan proses hukum kan itu," ujarnya.

 

Sebelumnya, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) melaporkan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, ke Bareskrim Polri. 

 

Langkah ini ditempuh untuk memperdalam pengungkapan fakta, terutama terkait jumlah pelaku dan kronologi peristiwa yang dinilai belum sepenuhnya terungkap.

 

Perwakilan TAUD Afif Abdul Qoyim menjelaskan bahwa laporan tersebut disusun berdasarkan hasil analisis terhadap sejumlah bukti visual di sekitar lokasi kejadian. 

 

Tim advokasi telah menelaah puluhan rekaman CCTV dari berbagai titik, termasuk dari kantor lembaga advokasi dan area sekitar tempat kejadian perkara.

 

"Sebenarnya pelaporan ini adalah untuk mempertajam fakta atas paparan pihak Polda terkait dengan kuantitas pelaku dan juga kronologis peristiwa. Jadi untuk itu kami telah melakukan analisis terhadap 34 CCTV yang ada di YLBHI, KontraS, Lokataru dan juga di sekitaran TKP," ujar Afif Kamis (9/4/2026).

 

Dari hasil analisis tersebut, TAUD menemukan adanya indikasi keterlibatan lebih banyak pelaku dibandingkan yang sebelumnya disampaikan oleh aparat penegak hukum. Temuan ini diperoleh dari pola pergerakan yang dinilai saling terhubung antarindividu di lapangan.

 

"Bukti-bukti itu kami menemukan setidaknya belasan pelaku yang diindikasikan berada di lapangan yang berdasarkan petunjuk yang ada itu terdapat situasi saling terhubung antar sesama pelaku," lanjutnya.

 

Afif menuturkan bahwa laporan yang diajukan merupakan laporan tipe B, yakni laporan yang disampaikan oleh korban melalui kuasa hukumnya. Skema ini digunakan sebagai bagian dari upaya hukum yang sah untuk mendorong pengungkapan kasus secara lebih luas.

 

"Nah, di samping itu maka kami melaporkan kepada pihak kepolisian dengan tipe model B yaitu laporan yang disampaikan atau diajukan oleh pihak korban, dalam hal ini Andrie Yunus yang diwakili oleh pihak kuasa hukumnya," ungkap Afif.

 

Ia menegaskan bahwa pelaporan ini merupakan bentuk partisipasi aktif dalam mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan bagi korban.