PBNU Tekankan Politik Uang Tidak Terulang dalam Pilpres Mendatang
NU Online · Kamis, 1 Mei 2014 | 01:02 WIB
Jakarta, NU Online
Jajaran teras Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyayangkan praktik transaksional dalam aktivitas politik yang terbukti terjadi pada pemilu legislatif awal April lalu. Mereka meminta segenap elemen bangsa untuk memerhatikan rambu moral dan hukum agar lelucon konyol itu tidak terjadi lagi pada pilpres Juli mendatang.
<>
Demikian dikatakan Katib Aam PBNU KH Malik Madani dalam rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU di Gedung PBNU jalan Kramat Raya nomor 164, Jakarta Pusat, Rabu (30/4) siang.
Menurut Kiai Malik, PBNU menemukan praktik politik uang pada pileg kemarin. Ia menyayangkan cara kotor demikian. Tidak tanggung-tanggung, praktik cemar ini melibatkan para caleg, tim sukses, warga pemegang hak pilih, bahkan aparat penyelenggara pemilu itu sendiri.
“Praktik itu tidak boleh terulang lagi pada pilpres mendatang,” tegas Kiai Malik yang membuka rapat gabungan menjelang Munas-Konbes NU 2014 pada pertengahan Juni mendatang.
Cara-cara kotor yang ditempuh pada pileg April kemarin dalam bahasa agama, menurutnya, termasuk salah satu bentuk suap yang disebut (risywah). Suap dalam konteks politik (risywah siyasiyyah) dikecam keras Rasulullah SAW dalam pelbagai sabdanya.
Di hadapan sebanyak 20 peserta rapat gabungan, ia menyebutkan antara lain sebuah hadist berbunyi, La’ana Rasulullah SAW ar-rasyi, wal murtasyi, war ra’isyi yakni alladzi yamsyi bainahuma (Rasulullah SAW melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara keduanya).
Keterlibatan dan partisipasi politik dalam Islam terbilang ibadah sepanjang memiliki tujuan dan cara-cara yang benar secara agama dan mengindahkan suara moral. Namun, praktik politik yang tidak bertujuan baik serta menggunakan cara-cara kotor dalam mengupayakannya, tergolong sebagai bentuk kemaksiatan kepada Allah SWT, imbuh Kiai Malik.
“Karena, kemuliaan tujuan politik dalam mendorong pemerataan ekonomi, perbaikan kesejahteraan, penegakan hukum, dan perubahan pada bidang lainnya, bukan alasan untuk membenarkan segala cara,” tandas Kiai Malik yang duduk di muka pada forum rapat bersama Pejabat Rais Aam PBNU KH A Musthofa Bisri, Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj, dan Waketum PBNU H Asad Said Ali. (Alhafiz K)
Terpopuler
1
Film Pesta Babi: Antara Pembangunan dan Kezaliman atas Tanah Adat
2
Kemenhaj Tetap Izinkan Jamaah Haji Bayar Dam di Tanah Air
3
Tim Hisab Rukyat: Hilal Awal Dzulhijjah 1447 H Penuhi Kriteria MABIMS, Idul Adha Diperkirakan 27 Mei 2026
4
200 Ribu Anak Terpapar Judol, Komdigi: Peran Tokoh Agama hingga Orang Tua Penting sebagai Benteng
5
LBH Sarbumusi Desak APH Tindak Dugaan Penyelewengan Dana MBG
6
Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1447 H Jatuh 27 Mei 2026
Terkini
Lihat Semua