Peneliti Konflik Papua: Pemerintah dan KKB Harus Buka Dialog

Jakarta, NU Online

Kematian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha akibat kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menunjukkan masih adanya kekerasan di Papua.

Penulis buku Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bineka: Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001, Ahmad Suaedy menyampaikan bahwa kekerasan harus dihentikan dari semua pihak, baik KKB, masyarakat, maupun pemerintah. Sebab, kekerasan yang muncul hanya akan menimbulkan kekerasan-kekerasan baru berikutnya sehingga menjadi spiral kekerasan.

“Tidak boleh ada kekerasan dari semua pihak, masyarakat, KKB, pemerintah. Setiap kekerasan akan menimbulkan kekerasan,” katanya kepada NU Online pada Selasa (27/4).

Ia menjelaskan bahwa Musyawarah Besar (Mubes) masyarakat Papua yang diadakan di era Presiden KH Abdurrahman Wahid tidak merekomendasikan kemerdekaan dan kekerasan. “Kalau kita lihat ke belakang, cara-cara kekerasan tidak ada legitimasinya. Semua dialog itu terbuka untuk kedua belah pihak,” katanya.

Ia kembali menegaskan agar kekerasan tidak lagi digunakan oleh pihak manapun sebab merugikan banyak pihak dalam jangka panjang, khususnya bagi masyarakat Papua.

“Hentikan kekerasan dan pembunuhan kedua belah pihak. Jangka panjang tidak menguntungkan mereka dan masyarakat Papua secara keseluruhan,” kata Suadey yang juga peneliti minoritas Muslim di Asia Tenggara itu.

Oleh karena itu, Suaedy mengatakan bahwa pemerintah dan KKB harus membuka dialog untuk menemukan solusi kesepakatan bersama. “Pemerintah harus membuka pembicaraan dengan mereka. Dialog akan lebih menghasilkan solusi daripada kekerasan,” ujar Dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) itu.

Ia menyampaikan bahwa sebagian anggota KKB merupakan anak dari korban masa lalu. Secara psikologi, mereka mempunyai dendam dan sakit hati sehingga perlu ada pendekatan untuk mengetahui apa sebenaranya permintaan mereka. UU Otonomi Khusus (Otsus) dan dana Otsus sudah ada.

“Sebagian sudah dilaksanakan dan memang masih ada problem. Mungkin kurang melibatkan Papua asli,” katanya.

Suaedy juga menyampaikan bela sungkawa atas kematian Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha tersebut.

“Kita mengutuk pembunuhan terhadap pejabat resmi Kabinda Papua. Itu satu perbuatan yang sangat merusak karena membunuh pejabat negara, menimbulkan kekerasan,” katanya.

Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad