Pengamat Jelaskan Gerakan Boikot Bayar Pajak Tidak Tepat karena Kasus Segelintir Pejabat

Jakarta, NU Online

 

Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai tidak tepat jika mengekspresikan rasa kecewa terhadap eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo dengan melakukan aksi boikot membayar pajak.

 

Menurut Fajry, penerimaan pajak sangat penting bagi negara, karena pajak memberikan banyak manfaat untuk pembangunan.

 

"Pajak digunakan untuk pembayaran subsidi ke masyarakat tak mampu, bantuan sosial, dan juga pembangunan infrastruktur seperti sekolah dan jalan," kata Fajry kepada NU Online, Kamis (9/3/2023).

 

Tak hanya itu, ia menjelaskan pembayaran pajak juga digunakan untuk gaji guru, dosen, tentara, dokter, dan gaji ASN. Karenanya tanpa pajak negara ini tidak akan berjalan.

 

Fajry menuturkan, kekecewaan masyarakat terhadap eks pejabat pajak bisa disalurkan dengan cara yang lain, seperti mendorong perbaikan birokrasi dan tata kelola pajak.

 

"Publik bisa mendorong perbaikan birokrasi dan mengawal kasus RAT, bukan dengan boikot bayar pajak/lapor SPT," jelasnya.

 

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menerima kunjungan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan jajarannya, di Jakarta, Kamis (2/3/2023). Kunjungan tersebut dilakukan Suryo untuk meminta dukungan dari adanya ancaman pemboikotan pajak.

 

Pada kunjungan itu, Suryo mengatakan dukungan dari NU diperlukan untuk menegakan Indonesia dan menjaga masyarakat secara umum. Karena itulah ia dan pihaknya hadir dan silaturahmi dengan PBNU.

 

"Kami memang bersilaturrahmi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, di tempat kediaman beliau Gus Yahya. Maksud dan tujuannya, pengin mengajak kita semua, khususnya Nahdlatul Ulama, untuk terus berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan lebih khusus lagi menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak," terangnya.

 

Menanggapi hal tersebut, Gus Yahya menuturkan jika NU berpihak kepada kepentingan negara. Apa yang menjadi kepentingan negara, maka akan NU bela.

 

"Warga NU bersama-sama dengan para ulamanya akan istiqomah senantiasa di pihak negara. Apa pun yang menjadi kepentingan negara, kita akan bela, oleh NU," terang Gus Yahya.

 

Meski demikian, Gus Yahya menuntut akuntabilitas pemerintah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pihaknya juga siap mengawasi dan mendorong masyarakat ikut mengontrol pemerintahan.

 

"Yang jelas, NU ikut menuntut akuntabilitas pemerintah demi kepentingan negara. Kita jelas menyeru kepada pemerintah, semua, organ-organ maupun aparaturnya, untuk bertindak akuntabel di dalam menjalankan tugas-tugas negara," jelasnya.

 

Kontributor: Suci Amaliyah

 

Editor: Fathoni Ahmad