Pengawasan Uji KIR Lemah, Pengamat Soroti Keselamatan Transportasi Jelang Mudik 2026

Jakarta, NU Online

Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menyoroti aspek keselamatan transportasi menjelang mudik Lebaran 2026. Ia menilai lemahnya pengawasan kendaraan, terutama dalam pelaksanaan uji KIR, berpotensi meningkatkan risiko keselamatan bagi para pemudik.

Djoko mengatakan, kondisi tersebut tidak lepas dari pemangkasan anggaran keselamatan di tingkat regulator yang dinilai dapat berdampak serius terhadap standar keselamatan dan kualitas layanan transportasi bagi penumpang.

"Memangkas anggaran keselamatan adalah langkah mundur yang berisiko fatal," katanya kepada NU Online pada Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, pemangkasan anggaran pada sektor pengawasan kendaraan juga tercermin dari melemahnya pelaksanaan uji KIR terhadap angkutan umum dan logistik. Akibatnya, intensitas serta kualitas inspeksi kendaraan di lapangan diperkirakan menurun.

"Tanpa pengawasan ketat, oknum operator nakal bisa dengan mudah memanipulasi komponen kendaraan hanya agar lolos uji formalitas tanpa benar-benar memperbaiki standar keselamatan," jelasnya.

Djoko menambahkan, frekuensi ramp check atau pemeriksaan fisik mendadak terhadap kendaraan—seperti pengecekan fungsi rem, ban, dan lampu—di terminal maupun lokasi wisata juga berpotensi menurun akibat pemangkasan anggaran.

"Akibatnya, bus wisata dengan kondisi teknis kritis tidak terdeteksi sebelum menanjak atau menurun di jalur ekstrem," katanya.

Selain itu, ia menyebut program pelatihan mitigasi kecelakaan bagi pengemudi yang biasanya difasilitasi regulator juga mengalami pengurangan. Kondisi ini dinilai dapat menurunkan kesiapan sopir dalam menghadapi berbagai risiko di jalan.

Djoko juga menyoroti perubahan pada Sistem Integrasi Keselamatan, yakni Spionam. Menurutnya, pengurangan biaya pemeliharaan sistem dan verifikasi lapangan membuat masyarakat semakin sulit memastikan keamanan dan legalitas bus yang mereka sewa.

"Spionam atau Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda untuk memantau legalitas armada," katanya.

Ia juga mengingatkan potensi persoalan keselamatan di perlintasan sebidang. Menurutnya, pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) membuat anggaran daerah untuk penjaga perlintasan menjadi terbatas.

"Honor para penjaga perlintasan kini berada di bawah standar UMK, menciptakan risiko baru bagi para pengguna jalan," katanya.

Djoko menekankan, jika pemerintah ingin mewujudkan transportasi yang aman dan nyaman sekaligus mendukung ketahanan energi, maka perbaikan transportasi publik serta penguatan fungsi pengawasan harus menjadi prioritas.

Ia juga mengingatkan agar perjalanan mudik masyarakat tidak dibayangi oleh ancaman keselamatan akibat minimnya dukungan anggaran.

"Jangan sampai niat masyarakat untuk perjalanan mudik Lebaran 2026 ini justru dibayangi oleh ketidakpastian dan bahaya akan keselamatan yang terbuka lebar akibat minimnya anggaran," jelasnya.