Persoalan Pangan Bukan Hanya Produksi, tetapi Juga Keterjangkauan

Jakarta, NU Online

Persoalan pangan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan produksi, tetapi juga menyangkut keterjangkauan harga serta akses masyarakat terhadap pangan di berbagai daerah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Lembaga Riset Internasional Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Kawasan IPB University, Prof Widyastutik dalam diskusi publik Gejolak Harga Pangan Ramadhan 2026 dan Kondisi Produksi Nasional yang diselenggarakan Serikat Petani Indonesia (SPI), Kamis (12/3/2026).

 

Menurut Widyastutik, ketersediaan pangan secara nasional tidak otomatis menjamin masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah.

 

“Ketersediaan pangan bisa saja ada, tetapi persoalannya adalah apakah pangan tersebut benar-benar terjangkau oleh masyarakat. Barangnya ada, tetapi masyarakat tidak mampu menjangkaunya. Di sini peran pemerintah menjadi penting untuk memastikan pangan tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

 

Ia menjelaskan bahwa kondisi harga pangan dapat berbeda-beda di setiap daerah karena dipengaruhi oleh faktor daya beli serta tantangan distribusi.

 

“Di beberapa wilayah seperti Papua, tantangan logistik membuat indeks keterjangkauan pangan relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain. Artinya, persoalan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga bagaimana distribusi dan akses masyarakat terhadap pangan tersebut,” tambahnya.

 

Selain itu, Widyastutik menilai kenaikan harga pangan pada bulan Ramadhan memang sering terjadi karena peningkatan permintaan masyarakat.

 

“Sebagian kenaikan harga menjelang Ramadan memang merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya permintaan. Namun karena pola ini terjadi berulang, hal ini menunjukkan perlunya perbaikan secara sistemik dalam kebijakan stabilisasi pangan,” kata Widyastutik.

Ia juga menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku pupuk yang masih cukup tinggi, sehingga sektor pertanian rentan terhadap gangguan rantai pasok global.

 

Menurutnya, kebijakan stabilisasi harga pangan selama ini masih cenderung bersifat reaktif dan bersifat sementara.

 

“Intervensi kebijakan sering kali bersifat reaktif, sporadis, dan sementara. Ke depan diperlukan pendekatan yang lebih preventif, dengan memastikan ketersediaan stok serta instrumen stabilisasi harga yang memadai baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah perlu memastikan stabilisasi harga pangan tidak hanya dilakukan saat terjadi gejolak, tetapi juga melalui upaya mitigasi risiko yang lebih sistematis,” pungkasnya.