Pusat Data Nasional Bocor, Pemerintah Klaim Ulah Hacker, 210 Instansi Diduga Kena Bobol

Jakarta, NU Online

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membenarkan terjadinya kebocoran Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Mereka mengklaim terjadi serangan siber dalam bentuk Ransomware dengan nama Brain Chipper Ransomware.

“Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari Ransomware Lockbit 3.0 jadi memang Ransomware ini dikembangkan terus, jadi ini adalah yang terbaru yang telah kita lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN,” jelas Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin (24/6/2024).

Hinsa Siburian juga menyampaikan saat ini BSSN, Kominfo, Cyber Crime Polisi Republik Indonesia (Polri), sedang berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapat dengan segala keterbatasan barang bukti.

Dia menyampaikan dampak dari adanya serangan ini meliputi pelayanan publik yang down, terutama dalam sektor imigrasi. Hinsa juga mengungkapkan permintaan maafnya kepada seluruh masyarakat yang terdampak.

“Kami dalam hal ini menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena kita ketahui bahwa kemarin itu terganggu, masyarakat terutama kaitannya dengan imigrasi, diharapkan dengan cepat masalah kejadian ini bisa di atasi dengan baik,” ungkapnya.

Direktur Network & IT Solution Telkom Herlan Wijanarko yang hadir dalam konferensi pers tersebut juga menyampaikan bahwa peretas meminta tebusan senilai 8 juta dollar AS atau sekitar Rp 131,6 miliar.  

210 instansi kena serang

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan menyampaikan, serangan siber ini mengakibatkan 210 instansi pemerintah pusat dan daerah terganggu sehingga harus dilakukan migrasi data.

Selain sejumlah instansi pemerintah daerah, instansi pemerintah pusat seperti Inafis Polri, Ditjen Imigrasi, Menko Marves, Kementerian PUPR, bahkan BAIS TNI diduga juga terdampak serangan ini.

Menurut Samuel Abrijani, kendala dalam penanganan serangan ini ialah dalam mengidentifikasi karena serangan ini merupakan varian baru.

“Memang untuk yang masalah sekarang masih dilakukan investigasi, yaitu digital forensik, jadi kita jadi proses, karena ini juga varian baru ya kita juga berkoordinasi dengan berbagai organisasi baik dalam maupun luar negeri, jadi saat ini belum bisa dijelaskan lebih detil lagi,” terangnya. 

Di konferensi tersebut diungkapkan bahwa beberapa layanan imigrasi yang terdampak sudah beroperasi dengan normal namun tetap akan dilakukan evaluasi, layanan tersebut di antaranya, visa, izin tinggal, pasport, manajemen dokumen.