Rakyat dan Mahasiswa Demo Bupati Pidie Jaya, Soroti Lambannya Penanganan Korban Banjir

Pidie Jaya, NU Online

Penanganan korban banjir di Kabupaten Pidie Jaya menuai sorotan publik. Sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Pidie Jaya, Senin lalu, menilai pemerintah daerah lambat dan kurang profesional dalam menangani dampak bencana.

Aksi yang berlangsung damai itu diikuti gabungan mahasiswa, masyarakat, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka menyoroti lambannya pembangunan hunian sementara (huntara), distribusi bantuan yang dinilai belum merata, serta belum adanya kepastian bagi warga terdampak yang hingga kini masih bertahan dalam kondisi serba terbatas.

Dalam orasinya, para demonstran menyebut bencana banjir telah berlalu berbulan-bulan, namun pemulihan belum berjalan optimal. Sejumlah rumah warga disebut belum layak huni, sebagian masih dipenuhi lumpur, sementara kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi belum sepenuhnya terpenuhi.

“Yang kami tuntut bukan janji, tetapi aksi nyata. Korban banjir masih menunggu kepastian. Penanganan yang lambat ini menunjukkan lemahnya manajemen kebencanaan di daerah,” ujar salah seorang orator dari kalangan mahasiswa.

Selain itu, massa menyoroti koordinasi antarinstansi yang dinilai belum maksimal serta kurangnya keterbukaan informasi kepada publik. Menjelang Ramadhan, kondisi tersebut dinilai semakin memprihatinkan karena banyak warga belum memiliki hunian layak untuk beribadah dengan tenang.

Menanggapi aksi tersebut, Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, bersama Wakil Bupati Hasan Basri, turun langsung menemui massa. Dialog terbuka pun berlangsung di hadapan peserta aksi.

Dalam keterangannya, H. Sibral Malasyi menyampaikan bahwa penanganan korban banjir menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia mengakui masih terdapat kekurangan di lapangan, namun menegaskan percepatan pembangunan huntara, penyaluran bantuan, serta perbaikan infrastruktur dasar terus diupayakan.

“Kritik dan aspirasi ini menjadi pengingat bagi kami. Pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki kinerja dan mempercepat pemulihan, terutama agar masyarakat dapat menjalani Ramadhan dengan lebih layak,” ujarnya.

Hasan Basri menambahkan, pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas sektor serta memperbaiki sistem pendataan korban agar bantuan lebih tepat sasaran. Ia memastikan aspirasi massa akan ditindaklanjuti melalui langkah konkret.

Secara terpisah, Tgk Zahari, mantan Sekretaris PCNU Pidie Jaya, berharap pemerintah lebih responsif terhadap penderitaan masyarakat dan menjadikan aspek kemanusiaan sebagai pijakan utama dalam kebijakan pascabencana.

“Bencana ini ujian bersama. Harapan kami, pemerintah bergerak lebih cepat dan profesional agar masyarakat bisa segera bangkit, terlebih menjelang Ramadhan yang membutuhkan ketenangan lahir dan batin,” ujarnya.

Aksi ditutup dengan penyerahan pernyataan sikap kepada pemerintah daerah. Massa menegaskan akan terus mengawal proses pemulihan hingga hak-hak korban terpenuhi dan kehidupan masyarakat kembali normal.